PDIP: Pemerintah Harus Minta Maaf kepada Bung Karno dan Keluarga

Presiden Indonesia Sukarno menghadiri rapat umum yang diadakan di Lapangan Merdeka di depan Istana Merdeka, di Jakarta, 17 Agustus 1966. Foto: AFP

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, mereka mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi karena telah mengakui jasa-jasa Bung Karno terhadap negara.

Namun Basarah meminta apresiasi itu diikuti dengan permintaan maaf dari pemerintah kepada Presiden Pertama RI Sukarno beserta keluarganya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dalam pidato kenegaraannya tanggal 7 November 2022 kemarin ketika memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa yang lain," kata Basarah di Bandung, Selasa (8/11).

"Pak Jokowi memberikan penegasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia tentang kesetiaan Bung Karno kepada bangsa yang tak pernah lekang oleh waktu sejak sepanjang beliau berjuang di masa era pra kemerdekaan maupun di era pasca kemerdekaan,” lanjut dia.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Penjara Banceuy. Foto: PDIP

Basarah menuturkan, Jokowi telah meluruskan tuduhan terhadap Bung Karno berdasarkan oleh TAP MPRS 33/1967 tentang dugaan pengkhianatan pada bangsa dan negara.

TAP MPRS 33/1967 itu menyebut Bung Karno mendukung pemberontakan G30S/PKI pada 1965. Namun, Bung Karno tak terbukti berkhianat kepada negara.

Sebagai buktinya, Bung Karno menerima gelar pahlawan nasional. Dalam UU tentang pemberian gelar pahlawan, salah satu syaratnya adalah tidak pernah berkhianat pada bangsa negara.

“Maka dengan telah diberikannya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada tahun 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS 33/1967 itu tidak terbukti. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi,” kata Basarah.

Presiden Jokowi sambutan di Rakernas PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Basarah mengatakan, sebaiknya masih ada langkah lebih lanjut yakni permintaan maaf dari pemerintah. Menurut Basarah, permintaan maaf ini penting karena Bung Karno di sisa akhir hidupnya mendapatkan perlakuan tidak adil dan dituding tidak setia NKRI.

"Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah.

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno tidak pernah terbukti dan dibuktikan oleh apa pun. Sehingga, kata Basarah, permohonan maaf perlu disampaikan oleh pemerintah Indonesia.

"Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggungjawab moral berbangsa dan bernegara kita," ucapnya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Penjara Banceuy. Foto: PDIP

Permintaan Maaf Kepada Bung Karno dan Keluarga Penting untuk Penulisan Sejarah Bangsa

Sementara Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, sudah banyak pemimpin negara di dunia yang menyampaikan permintaan maaf atas sejarah yang sudah dilewati.

Anggota DPR RI itu mencontohkan, Kaisar Jepang Hirohito yang meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan dan China.

“Juga terakhir bagaimana Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa revolusi,” kata Andreas.

Menurutnya, permintaan maaf terhadap Bung Karno dan keluarganya menjadi penting. Karena akan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sejarah.

“Penulisan buku-buku sejarah dan itu saya kira baik untuk pendidikan, untuk generasi muda. Itu sangat penting karena pengakuan itu harus diikuti dengan literasi-literasi sejarah bangsa ini,” jelas Pareira.