PDIP: Pilkada Langsung Transaksional, Lewat DPRD Saya Hanya Keluarkan Rp 20 Juta

Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pelaksanaan pilkada serentak secara langsung dinilai memiliki sejumlah dampak negatif, salah satunya korupsi yang dilakukan kepala daerah terpilih sebagai akibat biaya politik yang mahal.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat pun mengamini hal tersebut. Dia menuturkan pilkada langsung menghadirkan politik transaksional.

"Ada banyak report juga banyak kepala daerah yang terganjal korupsi karena biaya sangat mahal. Ada konsultan politik lembaga survei, kemudian terjadi ruang gelap kalau partai buat lorong gelap untuk bikin transaksional," kata Djarot dalam diskusi bertajuk 'Proses Kandidasi di Pilkada 2020 secara virtual, Kamis (23/7).

"Penyelenggara juga banyak yang bermain-main di bawah, mulai dari Bawaslu, DKPP dan sebagainya. Ketiga, terjadi transaksi di level rakyat pemilih, ini dampak negatif dari demokrasi elektoral. Bayangkan biaya luar biasa," imbuhnya.

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

Kemudian, ia mencontohkan pengalamannya menjadi Wali Kota Blitar yang dipilih langsung DPRD. Saat itu, ia mengaku hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 20 juta untuk biaya konsumsi dan meterai.

"Saya sampaikan ketika saya jadi Walkot Blitar dipilih langsung oleh DPRD, itu saya habiskan biaya cuma Rp 20 juta untuk biaya makan teman-teman. Biaya yang saya keluarkan hanya untuk membeli meterai," tuturnya.

Namun, anggota Komisi II DPR itu mengatakan, saat desain pilkada dibuat secara langsung, ia harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 200 juta saat mengikuti pemilihan di Blitar.

"(Tahun) 2000-2005 itu pemilihan langsung di Kota Blitar biaya yang saya keluarkan itu sekitar Rp 200 juta. Untuk apa? untuk bayar saksi dan sebagainya, tapi gotong royong tumbuh. Termasuk juga ketika saya jadi anggota DPR sama juga," tandas Djarot.