PDIP Respons Tudingan Konflik Kepentingan Pengangkatan Anwar Usman Jadi Ketua MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sambutan saat pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Ketua Umum Taruna Merah Putih di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Senin (20/3). Foto: DPP PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal tudingan pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua MK yang dinilai syarat akan konflik kepentingan.

Sebab Anwar merupakan adik ipar Presiden Jokowi setelah menikahi adik Jokowi, Idayati, pada 2022.

Merespons hal itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menjamin pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua MK tidak ada unsur konflik kepentingan sama sekali. Menurutnya jika ada konflik kepentingan suara PDIP pada pemilu sebelumnya akan naik 300 persen.

"Jadi kita ini kan berpolitik dengan dewasa, dengan rule of the games. Kalau presidennya dipimpin oleh Pak Jokowi, Ibu Mega, gak perlu khawatir terhadap conflict of interest," katanya kepada wartawan, Senin (20/3).

"Kalau ada conflict of interest PDIP sudah naik 300 persen. Ini kan menunjukkan kami gak ada conflict of interest. Jadi jangan apa yang terjadi ketika dipimpin oleh yang lain kemudian sepertinya dituduhkan kepada Pak Jokowi. Semua mendapat treatment yang sama, equal di situ," tambah dia.

Ketua MK Periode 2023-2028, Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno I MK, Jakarta, Senin (20/3/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Hasto mengeklaim, selama ini Jokowi telah menjaga marwahnya sebagai seorang kepala negara. Menurut Hasto, Jokowi telah bersikap adil dan tidak membawa konflik kepentingan apa pun dalam urusan kenegaraan.

"Dan Pak Jokowi betul-betul menjaga marwahnya sebagai kepala negara dan sebagai pemerintahan. Terbukti pada pemilu yang lalu PDIP tidak naik 300 persen. Gak ada manipulasi di PT, gak ada upaya rekrutmen dari KPU untuk masuk di dalam pengurus jajaran parpol, gak ada. Semua equal treatment, sama," pungkasnya.

Kekhawatiran terkait konflik kepentingan tersebut sempat disampaikan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Ia menduga kembali terpilihnya Anwar dipengaruhi faktor Istana.

"Meskipun mungkin Istana mengatakan kami tidak intervensi, kami tidak ikut campur. Tapi saya punya firasat faktor istana juga mempengaruhi. Kenapa kemudian Pak Anwar itu terpilih kembali menjadi ketua MK," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (17/3).

Anwar Usman Disumpah Jadi Ketua MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat pelantikan di Gedung MK, Jakarta (20/3/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anwar Usman telah diambil sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 pada Senin (20/3).

Dalam pidatonya, Anwar menyinggung penegakan hukum tidak boleh terhalang adanya hubungan kekerabatan atau keluarga. Ia menegaskan, dirinya tidak akan mengorbankan integritasnya hanya karena hubungan keluarga dengan Jokowi.

"Masa saya harus mengorbankan integritas saya, saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya?" kata Anwar usai pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/3).

Dia menegaskan, dirinya bersama 8 hakim konstitusi lainnya akan tunduk kepada konstitusi dalam menyelesaikan kasus hukum, dan tidak akan berpihak kepada siapa pun.

"Kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapa pun. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.