Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
PDIP Sebut Hasil Survei LSI soal Hasto Penggiringan Opini: Pesanan Lawan Politik
10 Februari 2025 13:49 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
ADVERTISEMENT
Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus Harun Masiku. Ia menilai bahwa hal tersebut sebagai upaya penggiringan opini.
ADVERTISEMENT
"Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif yang menurut informasi yang kami dapat berdasarkan "pesanan" dari lawan politik PDIP dan Sekjen PDIP," kata Guntur dalam keterangannya, Senin (10/2).
Guntur menjelaskan, berdasarkan hasil survei hanya ada 38,2 persen masyarakat yang mengetahui kasus tersebut. Dari angka tersebut hanya 77 persen yang yakin bahwa Hasto terlibat.
Ia pun mempertanyakan mengapa hanya kasus Hasto yang diangkat dalam survei yang disebut tidak ada kerugian negara.
"Bukan kasus-kasus lain yang lebih ramai dan berdampak langsung pada masyarakat, misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia," kata dia.
"Hingga coretan 'Adili Jokowi', kasus pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dan lain-lain, apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?" ujarnya.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh, Guntur menjelaskan bahwa dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum.
"Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari "lawan politik". Kedua, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya kita hormati proses peradilan jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik apalagi duit," terang Guntur.
Selain itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak fair bagi tokoh tersebut.
"Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai โ sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Hasil dan Metode Survei
Dalam hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), tercatat 77 persen masyarakat percaya Hasto terlibat di kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) melibatkan buronan Harun Masiku.
"Karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,โ kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei yang digelar daring di YouTube LSI, Minggu (9/2).
Sementara itu, persentase masyarakat yang kurang percaya Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku sebesar 15,5 persen.
Masyarakat yang tidak percaya Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku hanya sebanyak 0,9 persen.
Survei nasional ini dilakukan dalam periode 20-28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak atau multistage random sampling.
ADVERTISEMENT