PDIP soal Isu Jokowi Tawarkan Kaesang di Pilkada 2024: Replikasi Pilpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai acara kuliah umum 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di UI, Depok, Senin (3/6/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

PDIP merespons isu Presiden Jokowi menawarkan nama anaknya, Kaesang Pangarep, ke parpol-parpol untuk diusung sebagai bakal cawagub di Pilgub DKI Jakarta. Isu itu pertama kali dilontarkan oleh Sekjen PKS, Habib Aboe Alhabsy.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku telah mendengar isu tersebut. Menurutnya, hal ini serupa dengan apa yang terjadi pada Pilpres 2024.

"Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai, adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi di dalam Pemilu Presiden 2024," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Hasto menerangkan, PDIP merupakan partai yang dibangun dengan konsep ketahanan dan menyatu dengan rakyat. Sehingga, pihaknya tak ambil pusing akan hal ini.

"Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat, tentang kepemimpinan strategis, ideologi dan pelembagaan partai serta relevansinya terhadap ketahanan partai," ungkap Hasto.

"Sehingga PDI Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dalam ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang-gelombang ujian," jelasnya.

Sebelumnya, Aboe ditanya soal kemungkinan Kaesang disodorkan Jokowi untuk menjadi bakal wakil Ridwan Kamil jika mantan Gubernur Jawa Barat itu maju di Pilgub DKI. Aboe pun membenarkan itu.

"Sudah, sudah. Sudah nyodorkan," katanya.

Saat ditanya lagi apakah Jokowi juga menyodorkan Kaesang ke PKS, Aboe tidak menjawab dengan tegas.

"Ke mana-mana," tuturnya.

Pernyataan Aboe itu dibantah Staf Khusus Presiden Grace Natalie. Ia menegaskan, Jokowi tidak ikut campur di Pilkada 2024.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada di mana pun," kata Grace kepada wartawan, Kamis (27/6).

Grace mengatakan, pilkada merupakan ranah partai. Sementara Jokowi fokus mengerjakan urusan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada Oktober mendatang.

"Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ. Diskusinya di situ. Bukan di presiden," pungkasnya.