PDIP soal Jokowi Bukan Lagi Kader: Konstitusi Saja Dilanggar

25 April 2024 16:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning dan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat saat ditemui wartawan di Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).   Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning dan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat saat ditemui wartawan di Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa seorang kader dari PDIP selalu menghormati ideologi dan konstitusi.
ADVERTISEMENT
Ia melanjutkan, apabila seorang kader PDIP melanggar konstitusi, maka kredibilitasnya seorang kader diragukan. Hal ini merespons Presiden Jokowi yang disebut bukan lagi jadi kader PDIP.
"Ya menghormati konstitusi, kalau itu dilanggar, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seorang kader itu diragukan. Karena di dalam PDIP selalu ditanamkan ini, taat pada hukum, hargai kedaulatan rakyat," ujar Djarot kepada wartawan di Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).
Menurut Djarot, dasar evaluasi seorang kader menyangkut orang per orang. Sehingga apabila melanggar konstitusi, maka secara tidak langsung sudah melepaskan diri dari kader PDIP.
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyapa simpatisan PDIP pada acara Bulan Bung Karno di GBK Sabtu (24/6). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Kepada siapa pun juga, ini menyangkut orang per orang, tidak menyangkut siapa. Ini menyangkut Djarot, menyangkut Tjiptaning, atau menyangkut orang per orang," ucap Djarot.
ADVERTISEMENT
"Jadi itu dasar evaluasi kita, dasar evaluasi masing-masing kader. Kalau dia melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader, dia bukan merupakan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik," tambahnya.
Evaluasi ini juga berlaku pada Gibran, sebab selain konstitusi, etika juga moral ditanamkan di dalam sekolah partai.
"Mari kita evaluasi, kepada siapa pun juga meski pun misalnya Pak Jokowi sebagai presiden, Mas Gibran, siapa pun. Mari kita evaluasi apakah kita betul-betul setia dan taat pada konstitusi dan tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral, karena etika dan moral itu juga ditekankan dalam sekolah partai," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi sudah bukan bagian dari keluarga besar PDIP.
ADVERTISEMENT
"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (22/4) malam.
"Yang benar saja (Jokowi masih kader PDIP)," tambah dia.
Sementara status Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi, juga dipastikan bukan lagi kader PDIP.
"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (maju jadi cawapres)," ucap Komarudin.