PDIP soal Jokowi Temui Prabowo-Airlangga: Bila Tak Netral, Rakyat Akan Bersikap

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Rakor Pemenangan Pilpres dan Pileg PDIP Jatim di Vasa Hotel, Surabaya, Sabtu (14/10/2023). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Presiden Jokowi menemui dua menterinya yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhan Prabowo Subianto belum lama ini. Keduanya juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Capres 02 Prabowo di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berkomentar soal pertemuan yang digelar jelang debat ketiga pilpres itu. Ia mengingatkan, pemimpin harus netral dan dapat memastikan pemilu berjalan demokratis dan adil.

"Legacy seorang pemimpin termasuk presiden itu adalah tanggung jawab memastikan pemilu dapat berjalan secara demokratis, adil dan mencegah suatu perlakuan yang tidak adil," ujar Hasto di DPP PDIP, Menteng, Sabtu (6/1).

"Pak Jokowi selaku presiden, kepala negara pemerintahan oleh UU, norma-norma demokrasi yang baik dituntut untuk netral. Ini yang menjadi harapan dari PDIP dan masyarakat," imbuh dia.

Jokowi bertemu dengan Prabowo, Jumat (5/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Hasto meyakini, rakyat sudah cerdas dalam melihat situasi. Mereka akan mengecam pemimpin yang tak netral.

"Ketika ada pemimpin yang seharusnya netral tetap tidak netral, maka rakyat yang semakin cerdas akan menyampaikan sikapnya," kata dia.

"Jawa tengah yang berani melakukan perlawanan, ada Ibu Sinta di Unpad berani membela kepentingan mahasiswa, jadi gerakan arus bawah justru akan semakin membesar ketika pihak pihak yang seharusnya netral, menjadi tidak netral," tambahnya.

Di satu sisi, Hasto memaklumi pertemuan Jokowi dan Airlangga di Istana Bogor, pagi ini.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang di lingkungan Istana Bogor, Sabtu (6/1) Foto: @golkar.indonesia

"Ya Airlangga juga sebagai menteri kordinator perekonomian itu pertemuan-pertemuan hal yang wajar. Yang penting PDIP Perjuangan nyaman-nyaman aja, pertemuan untuk kepentingan bangsa dan bernegara," kata dia.

Asalkan, pertemuan tersebut betul-betul membahas kepentingan negara. Hasto pun menyinggung menteri-menteri PDIP tidak pernah memanfaatkan jabatan selain untuk kepentingan rakyat.

"Ada Mas Pram (Pramono Anung, Mensesneg), Abdulah Azwar Anas (Menpan-RB), ada pak Yasonna Laoly (Menkumham), ada Ibu Risma (Mensos), semuanya akan berbeda dan kami memang dididik untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Ketika menggunakan kekuasaan di luar itu artinya tidak percaya diri," tandas dia.