PDIP soal Kisruh Rempang: Investasi Harus Kedepankan Keadilan

Nelayan beraktivitas di rumahnya di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan terhadap kisruh di Pulau Rempang, Kepri, Batam. Hasto mengatakan, PDIP menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kita percayakan pemerintah dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran partai," kata Hasto ketika menjawab pertanyaan wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Meski begitu, PDIP memberikan catatan. Jangan sampai, demi investasi, rakyat menjadi korban.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di pelatiham jurkam partai dan ganjar pranowo. Foto: Dok. PDIP

PDIP meminta dalam membangun investasi, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan sehingga di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum," kata Hasto.

"Kemudian dengan cara dialog dan kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," tutup dia.

Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

Kisruh di Rempang

Kisruh di Rempang terjadi lantaran adanya pengembangan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang. Di pulau itu juga akan dibangun industri kaca dan panel surya milik investor China.

Para warga melawan petugas kepolisian lantaran enggan untuk direlokasi dari daerah yang telah lama mereka huni.

Kericuhan tak terelakkan saat para warga berunjuk rasa di depan kantor BP Batam di Kepri, Senin (11/9) lalu. Mereka berteriak dan melempar botol minuman, demikian keterangan tertulis Humas BP Batam.

Pengunjuk rasa melemparkan flare ke arah petugas, diikuti dengan pelemparan botol, batu, kayu, tang besi, ketapel dan berujung memasuki kantor BP Batam.

Sebaliknya, petugas kepolisian pun menyerang balik massa dengan tembakan gas air mata dan menangkap demonstran yang dinilai sebagai provokator.

Kerusuhan juga terjadi pekan sebelumnya, bahkan siswa SD dan SMP di sekolah juga terkena gas air mata yang menurut aparat "terbawa angin".

Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: HASIHOLAN SIAHAAN/Shutterstock

Pernyataan Keras Jokowi

Jokowi mengatakan, persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, terkait dengan pengembangan Rempang Eco City. Menurutnya, kisruh tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Eks Wali Kota Solo ini berpendapat konflik di antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh BP Batam.

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/9).

Guna menindaklanjuti penanganan konflik tersebut, dia menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.

Pada 13 September, Jokowi kembali menyentil jajarannya soal konflik Rempang.

"Masa urusan begitu harus sampai Presiden? Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya 'siap, Pak'. Gimana? 'Beres, Pak'," kata Jokowi.