PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo: Jangan Diartikan Barter Status Hukum Hasto

17 Januari 2025 10:45 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PDIP Said Abdullah buka suara terkait wacana pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Wacana pertemuan Prabowo dan Megawati kembali mencuat belakangan ini. Terlebih Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan langsung kepada ibunya --Megawati-- jika Prabowo mau bertemu ketika HUT ke-52 PDIP pada (10/1).
Said Abdullah mengatakan, Megawati sudah menegaskan saat pidato HUT ke-52 PDI Perjuangan jika hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik. Selain itu, hal senada disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco dan Sekjen Gerinda Ahmad Muzani.
"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto," kata Said dalam keterangannya, Jumat (17/1).
"Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," tambah dia.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Foto: Dok. Pribadi
Ketua Banggar DPR ini tak menampik, Megawati memang memberi perhatian terhadap kasus hukum dialami Hasto. Hasto kini menjadi tersangka KPK terkait kasus Harun Masiku.
ADVERTISEMENT
"Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," ucap Said.
Said menjelaskan, penyataan Megawati terhadap kasus Hasto merupakan harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional, agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.
"Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," jelas dia.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyaksikan Ketua DPP Puan Maharani memotong tumpeng bersama Ketua DPP Prananda Prabowo dan Sekjen Hasto Kristiyanto saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Said tidak bisa menjawab kapan Megawati akan bertemu Prabowo. Namun, ia memastikan pertemuan itu akan membawa dampak baik bagi stabilitas politik nasional.
ADVERTISEMENT
"Mohon doanya saja kedua tokoh bangsa ini bisa segera bertemu secara fisik, meskipun saya yakin hubungan batin kedua beliau tetap erat," kata Said.
"Pertemuan kedua beliau tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung. Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres," ucap dia.
Lebih jauh, Said mengatakan PDIP akan mengundang Prabowo hadir dalam Kongres mereka tahun ini.
Ia kembali menekankan agar tidak ada yang membuat spekulasi pertemuan Megawati-Prabowo sebagai dagang sapi politik PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan.
"Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian. Jika momentum pertemuan kedua beliau terlaksana, saya yakin Ibu Mega akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita cita Indonesia Raya, bagaimana memperbaiki hukum dan mematuhi konstitusi, bicara tentang geopolitik global, dan masalah masalah strategis negara seperti politik pangan dan energi," tutup Said.
ADVERTISEMENT