PDIP soal Reshuffle Kabinet: Jika Kader Kami Mau Diganti, Terserah Presiden

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kedua kiri) saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

PDIP buka suara terkait isu reshuffle yang kembali mencuat. Presiden Jokowi dikabarkan akan mereshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Menteri dari PDIP diisukan akan diganti. Ia adalah MenkumHAM Yasonna Laoly.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus tak menampik pihaknya sudah sejak lama mendapat isu reshuffle kabinet. Termasuk yang menarget kader PDIP di pemerintahan.

"⁠Kabar dan rumor tentang niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (13/8).

Anggota Komisi VI DPR F-PDIP Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok. Pribadi

Deddy menegaskan, ⁠⁠PDI Perjuangan sejak awal berkomitmen secara politik untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir periode. Sebab PDI Perjuangan adalah tulang punggung lahirnya pemerintahan ini pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan Presiden," kata Deddy.

PDIP sangat memahami reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.Oleh sebab itu, jika presiden mau mengganti menteri dari PDIP, mereka tidak akan mempermasalahkannya.

"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian Menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," ucap Deddy.

"Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," jelas Deddy.

Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, hadiri Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Foto: Youtube/PDIP

Termasuk jika Jokowi mau mengganti menteri-menteri profesional (non-partai) yang direkomendasikan mereka seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM. PDIP tidak ingin ambil pusing.

"Itu juga terserah Presiden saja. Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," kata Deddy.

Sebelumnya Jokowi ditanya terkait isu reshuffle kabinet dalam beberapa hari ke depan. Informasi yang santer beredar, ada empat pos kementerian bakal direshuffle yakni Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan MenkumHAM.

Jokowi tidak membantah terkait rencana reshuffle. Ia mengatakan bisa saja reshuffle kabinet jika diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan," kata Jokowi usai meninjau Training Center Sepak Bola di IKN, Selasa (13/8).]

Jokowi menekankan, dirinya masih menjabat Presiden RI. Oleh sebab itu, ia bisa saja melakukan reshuffle jika diperlukan.

"Saya ngomong, saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi.