Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
PDIP Sudah Lama Prediksi Jokowi Akan Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
25 Januari 2024 2:27 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
PDIP telah lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan menyebut sebagai presiden, ia tak dilarang ikut berkampanye atau memihak dalam pemilu. Pernyataan ini diucapkan oleh Jokowi saat menanggapi soal menteri yang berkampanye.
ADVERTISEMENT
"Sudah diprediksi lama," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usai menonton teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).
Karena itulah, kata Hasto, ia tak terkejut dengan pernyataan Jokowi tersebut. Ia hanya berharap Jokowi bisa menjalankan tugasnya di akhir jabatannya sebagai presiden.
"Tidak [kaget], hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin," tegasnya.
Pernyataan Jokowi itu sebenarnya juga sempat disindir dalam pagelaran pentas malam ini. Menurut Hasto, hal itu adalah cara budayawan dalam menyampaikan sebuah kritik.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik itu sesuatu yang otentik sesuatu yang berasal dari rakyat di mana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," ucap Hasto.
ADVERTISEMENT
Ia menilai akan ada banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut. Mulai dari kalangan politisi, kelompok pro-demokrasi, akademisi, hingga mahasiswa dan masyarakat sipil.
"Dan dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," tuturnya.
Untuk itu, Hasto menyebut, sesuai dengan perintah konstitusi, seorang kepala negara harus bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Presiden juga harus bisa mengedepankan kepentingan dan kebebasan rakyat untuk memilih calon pemimpin selanjutnya.
"Sehingga kekuasaan bukan dikedepankan tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," tutup Hasto.