PDIP Sumut Tutup Pintu untuk Bobby di Pilgub: Dia Pengkhianat Partai

Wali Kota Medan Bobby Nasution menghadiri buka puasa bersama yang digelar Partai Gerindra di Hotel Madani, Kota Medan, pada Minggu (31/3). Foto: Dok. Istimewa

PDIP resmi membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada 2024. Dalam penjaringan ini, semua orang boleh mendaftar baik kader maupun nonkader.

Namun, untuk Sumatera Utara, ada aturan khusus. Wali Kota Medan Bobby Nasution tak boleh mendaftar. Hal tersebut atas usulan DPD PDIP Sumut.

Lantas, apa penyebabnya?

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mengatakan hal tersebut sudah menjadi keputusan tegas PDIP. Bobby dicap sebagai pengkhianat usai gonjang-ganjing Pilpres 2024.

“Pertimbangannya karena Bobby adalah orang yang telah mengkhianati partai,” kata Aswan saat dihubungi pada Senin (15/4).

Saat itu, Bobby adalah kader PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu mengusung Ganjar-Mahfud MD. Namun, Bobby malah deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka—ipar Bobby.

“Jadi dia pada pemilu lalu, di pilpres, sebagai kader partai dia malah mendukung calon paslon lain dan juga mendukung partai lain,” sambungnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meluncurkan bus gratis milik Pemko Medan. Foto: Dok. Istimewa

Aswan bilang, tak ada peluang PDIP mendukung Bobby di Pilkada. Apalagi, soal peluang mesra kembali.

“Jadi prinsip di PDIP itu begini, siapa saja boleh masuk PDIP, tapi kalau sudah keluar, untuk kembali itu pintunya ditutup rapat,” kata dia.

“Enggak (ada peluang usung dan CLBK/Cinta Lama Bersemi Kembali), biarlah dia cari partai lain yang mau menampung dia,” sambungnya.

Semua boleh daftar kecuali Bobby

Soal pengecualian pendaftaran untuk Bobby ini mulanya disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah, Sumatera Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby,” kata Hasto saat ditemui di kediaman pribadi Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Hasto mengatakan, aturan pengecualian kepada menantu Jokowi ini merupakan usul dari DPD PDIP Sumatera Utara.

“Itu usulan dari bawah,” katanya.