PDIP Tolak Jokowi 3 Periode, Qodari Yakin Bisa Berubah Pikiran

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari Foto: Nabilla Fatiara/kumparan

PDIP sebagai pengusung utama Presiden Jokowi akan menarik diri dari pembahasan amandemen UUD 1945, jika menyentuh isu presiden 3 periode. Saat ini, PDIP hanya ingin adanya amandemen terbatas terkait GBHN.

Terkait hal ini, penggagas sekaligus penasihat komunitas Jokowi-Prabowo (Jokprp 2024) M. Qodari yakin sikap PDIP terkait wacana 3 periode masih dinamis. Dia mencontohkan kala PDIP sempat menolak usulan Projo mengusung Jokowi sebagai capres.

"Kalau pun sekarang ada penolakan ya menurut kami ini akan dinamis, ambil contoh dulu Projo tahun 2013 mengusulkan Jokowi capres kan juga ditolak oleh DPP, waktu itu seingat saya Sekjen Tjahjo Kumolo. Tapi akhirnya PDIP kan dukung Jokowi," kata Qodari, Kamis (24/6).

Qodari pun berharap wacana duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 nantinya akan disambut oleh PDIP. Dia yakin sikap PDIP masih akan berubah tergantung aspirasi masyarakat.

"Jadi anggap saja Jokpro ini akan mengikuti perjalanan politik yang sama begitu. Mungkin awalnya ditolak gagasan ini, tapi mudah-mudahan di belakang akan pada akhirnya akan didukung begitu. Itu harapan kami," ujarnya.

Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Foto: AFP/Romeo Gacad

"Dan kami percaya bahwa berubah atau tidaknya partai itu; tergantung kepada kondisi masyarakat ya. Kalau masyarakat mayoritas mendukung maka kemudian parpol akan mendukung," imbuh Qodari.

Terlebih, ia berpandangan PDIP memiliki peluang lebih besar dengan kembali mengusung Jokowi jika ingin meraih kemenangan 3 kali berturut-turut di pemilu.

"Apalagi Pak Jokowi merupakan kader PDIP, jadi rasanya enggak ada kendala dan kami percaya bahwa hattrick kemenangan PDIP itu baru akan terjadi, baru bisa dipastikan apabila atau lebih besar peluangnya apabila Pak Jokowi yang jadi capres," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan partainya hanya ingin amandemen terbatas untuk memasukkan GBHN. Jika menyentuh isu presiden 3 periode PDIP akan menarik diri.

"Kalau ada agenda di luar itu, secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR, termasuk juga kami di PDIP," kata Basarah, Minggu (20/6).