PDIP Tuding Ada Penyalahgunaan Politik Bansos

Presiden Jokowi serahkan bansos di Kantor Pos Balikpapan, Selasa (25/10/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pembagian bansos oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kini jadi sorotan. Jokowi makin gencar bagi-bagi bansos jelang Pilpres 2024.

Hal ini memunculkan anggapan Jokowi sedang mencoba mendongkrak suara paslon 02 Prabowo-Gibran. Jokowi memang tidak pernah menyatakan dengan eksplisit mendukung keduanya, tapi berbagai kegiatan terakhir ini memperlihatkan kecenderungan itu.

Belum lagi, bansos yang seharusnya dibagikan pada Maret 2024, terus dibagikan hingga Februari 2024 ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembagian berbagai bansos ini sarat dengan politik. Belum lagi ada gambar yang beredar di media sosial soal beras Bulog yang ditempel stiker Prabowo-Gibran.

Tanda lainnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma tidak pernah lagi muncul bersama Jokowi dalam membagikan bansos.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu ibu Risma tidak diajak? Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran," tutur Hasto di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Hasto mengatakan, PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan Rakernas membahas masalah fakir miskin dan anak telantar. Ini juga yang memunculkan adanya program bansos.

"Maka Ketua DPR berasal dari PDIP, Kepala Banggar berasal dari PDIP. Sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin yang yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden," kata Hasto.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi(kedua kiri) meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Dramaga. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Sehingga, Hasto menilai, pembagian bansos semestinya tak boleh dipolitisasi. Juga, dalam pelaksanaannya mesti melalui Kementerian Sosial.

Ketidakhadiran Risma dalam sejumlah kesempatan pembagian bansos oleh Jokowi itu, dianggap Hasto sebagai bentuk integritas.

"Mengingat ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," ujar Hasto.