PDIP Ungkap Alasan Baru Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby: Kita Punya Etika & Moral

Presiden Jokowi bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas IV PDIP. Foto: PDIP

DPP PDIP akhirnya resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Nasution. Surat pemecatan mereka terbit pada 4 Desember 2024.

PDIP menilai, sikap politik Jokowi beserta anak dan menantunya sudah tidak lagi sejalan sehingga akhirnya mereka dipecat.

Ada tiga surat pemecatan yakni nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Jokowi, nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran dan nomor 1651 /KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby.

Muncul pertanyaan publik mengapa PDIP baru memecat Jokowi dan keluarga setelah Pilpres dan Pilkada berakhir. Padahal, sikap Jokowi sudah berbeda dengan PDIP ketika gelaran Pilpres 2024.

Bahkan pada periode Pemilu yang lewat, PDIP menjadi kendaraan politik Jokowi untuk menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan presiden dua periode. PDIP juga menjadi kendaraan Gibran untuk menjadi Wali Kota Solo dan Bobby menjadi Wali Kota Medan.

Namun, pada Pilpres 2024 ketiganya memilih memberikan dukungan pada kubu rival PDIP.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok. Pribadi

Ketua DPP PDIP Deddy Hanteru Sitorus memberikan penjelasan mengapa pihaknya baru memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby per 4 Desember 2024.

"Pertama, kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat," kata Deddy kepada wartawan, Senin (16/12).

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, agenda PDIP sangat padat setelah Pilpres dan Pilpres pada 24 Februari 2024 yakni harus lanjut mempersiapkan Pilkada 27 November. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kader yang melanggar belum bisa dilakukan setelah Pilpres.

"Kedua, setelah Pilpres dan Pileg kami ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional. Setelah Pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai," jelas Deddy.

"Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia," tambah dia.

Jokowi didampingi putranya Gibran Rakabuming (kanan) menyalami warga di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: ANTARA FOTO/Rachman

Selain Jokowi, ada 27 kader PDIP yang turut dipecat. Deddy menuturkan, keputusan memecat Jokowi dan keluarga pada awal Desember ini dinilai menjadi langkah terbaik.

"Ketiga, kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau (Jokowi) berstatus di Pilpres dan Pilkada atau tidak siap berkontestasi," kata Deddy.

"Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai," tutup Deddy.

Momen Cawapres Gibran Rakabuming Raka keretaan bareng Wali Kota Medan Bobby Nasution dari Bandara Kualanamu menuju Kota Medan, Sabtu (18/11/2023). Foto: Dok. Istimewa

Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan, pemecatan Jokowi dan keluarga sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP.

Selain itu, surat pemecatan ditandatangani langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ketua DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lainnya," kata Komar.

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto," kata Komar.