PDIP Ungkap Dugaan Cawe-cawe Pj Walkot di Pilkada: Pak Tito Tolong Tertibkan

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Rapat Kerja Daerah khusus PDIP Sulsel, Jumat (27/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun membuka dugaan cawe-cawe oknum penjabat Wali Kota di Pilkada Serentak 2024. Oknum Pj yang dimaksud adalah Pj Wali kota Jayapura Christian Sohilait.

Komarudin membuka rekaman dari oknum Pj Walkot Papua soal dirinya yang menanyakan masalah keuangan jelang Pilkada. Namun rekaman itu tidak diputar sepenuhnya karena masalah durasi.

"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada kita ada uang di tangan," ucap Pj tersebut.

"Ini durasi 9 menit jadi ini cuplikan saja Pak Menteri," kata Komar dalam rapat di Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Kamis (31/10).

Politikus PDIP ini mengatakan, Pj Walkot ini merupakan anak buah dari Mendagri Tito Karnavian.

"Karena ini anak buahnya Bapak, ini Pj Walkot Jayapura dari ASN supaya kita punya komitmen aturan kita tegakkan yang benar jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di lapangan rusak," ucap Komar.

Suasana Rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Komar mengatakan, pada Jumat lalu, Pj mengumpulkan camat hingga lurah untuk mempersiapkan pencairan dana demi memenangkan calon tertentu.

"Saya khawatir jangan sampai hal seperti ini, ini satu dari hal lain terjadi di daerah, kita masih 27 hari ini masuk peristiwa penting karena pertama kali pemilihan kepala daerah secara nasional," ucap dia.

Komar menyebut, jangan sampai masalah seperti ini membuat demokrasi Indonesia semakin buruk. Ia meminta Tito untuk menindak tegas.

"Reformasi ke sini dikawal sama Megawati Soekarnoputri, demokrasi berjalan dengan baik, sekarang indeks demokrasi semakin rusak dengan kemarin apa pun alasannya," ucap Komar.

"Pemerintahan Pak Prabowo kita harap dengan pilkada harus demokratis, kalau para kepala daerah Pj mau jadi timses silakan keluar cari uang jadi pengusaha, jangan menggunakan Pj menggunakan dana negara menyukseskan orang tertentu, saya minta tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap Pj ini, mungkin banyak tapi 1 ini yang ketahuan dan komitmen kita pilkada mau uji dari sini dulu tidak usah yang besar," ucap Komar.

"Saya sangat berharap Pak Tito urusan ini ditertibkan," tutup dia.

Suasana rapat Mendgari bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Terkait hal itu, Tito memberikan jawaban. Dia sudah mendengar ada informasi itu dan langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua untuk melakukan investigasi.

"Ini karena berjenjang. Yang ini ada di tingkat wali kota, makanya kami meminta Pj Gubernur Papua untuk cek. Kalau di tingkat gubernur, ada Irjen Kemendagri yang akan turun," kata Tito.

Dia mengingatkan, persoalan Pilkada dan dugaan pelanggarannya, ada di tangan Bawaslu. Bawaslu punya mekanisme khusus untuk menangani dugaan pelanggaran semacam itu.

Tito mengatakan, Bawaslu nanti akan menginvestigasi dan memastikan, apakah ada pelanggaran atau tidak. Apa pun hasilnya, Kemendagri akan menjalankan keputusan Bawaslu itu.

"Kalau ada pelanggaran juga ada dua cara. Satu, bisa mediasi. Kedua, kalau ada pidana, itu ke Gakkumdu, Polri dan Kejaksaan," jelas Tito.

"Bawaslu akan kasih rekomendasi ke kami. Apa pun rekomendasinya akan kita jalankan. Bila itu terbukti, pasti kami tindak," ucap dia.