PDIP Usul Pileg Proporsional Tertutup Usai 2024, Mahfud MD Dukung

Sekolah Partai PDIP dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Menkumham, Yassona Laoly, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan di Sekolah Partai PDIP Jakarta, Kamis (13/10/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan

PDIP kembali mengusulkan perubahan sistem pileg dengan proporsional tertutup usai Pemilu 2024 digelar. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dengan sistem pileg proporsional tertutup, partai dapat mempersiapkan caleg yang hebat dan memiliki landasan moralitas yang baik.

Hasto menuturkan caleg yang dipilih parpol, nantinya akan mengikuti sekolah terlebih dahulu dari Kemendagri hingga Lemhannas agar pemerintah juga turut mempersiapkan caleg yang hebat.

"Kita mengusulkan nanti pileg dengan proporsional tertutup. Tetapi instrumennya Prof Mahfud yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan reliable, itu harus disekolahkan dulu, Lemhannas," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

"Sekolahkan dulu di Kemendagri tentang politik legislasi. Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementiary treshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat. Yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, PDIP juga mengusulkan Pilkada asimetris berdasarkan situasi demografi wilayah terkait.

"Kemudian Pilkada asimetris, berdasarkan indeks demografi dan kohesivitas sosial. Jadi kayak Surabaya, itu bisa, Semarang itu bisa. Tapi kalau daerah-daerah perbatasan, Batam itu bahaya karena ada kepentingan asing di sana, gitu. Wilayah-wilayah perbatasan, wilayah-wilayah yang punya konflik apakah harus demokrasi langsung? Nah ini nanti jadi bagian dari linkednya terhadap reformasi sistem hukum," kata dia.

Merespons itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyambut baik usulan PDIP. Mahfud mengatakan sejak lama dirinya sudah mengusulkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal itu merupakan ranah DPR dan pemerintah.

"Dan saya sudah lama usulkan agar kembali ke tertutup karena itu wewenangnya DPR dan pemerintah," tutur eks Ketua MK ini.

Ia pun menyebut wacana Pileg dengan proporsional tertutup sangat mungkin dilakukan.

"Kalau mau ditertutupkan lagi itu sangat mungkin. Sangat mungkin," tuturnya.