PDIP: Yang Setop Film G30S/PKI Sekarang Penasihat Timses Prabowo

Politkus PDIP Aria Bima di rumah cemara, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Adhim/kumparan)

Jokowi masih saja diterpa isu soal PKI meski sudah berkali-kali membantah. Apalagi di bulan September ini muncul lagi ide memutar film G 30S/PKI, film wajib tonton di era Orba.

Politikus PDIP Aria Bima mengungkapkan film G30S/PKI dulu memang dihentikan oleh Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie, Yunus Yosfiah. Saat ini, Yunus menjadi penasihat timses Prabowo-Sandi.

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah. Seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat di Pak Prabowo," ujar Aria Bima di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Nobar Film G30S/PKI di Gorontalo (Foto: Antara/Adiwinata Solihin)

Aria Bima menuturkan, saat itu, Yunus menghentikan pemutaran film tersebut karena dalam film itu kawasan Bandara Halim Perdanakusuma yang pernah menjadi Markas TNI AU, digambarkan menjadi tempat yang menyeramkan. Ketika itu, penghentian juga diputuskan oleh Juwono Sudarsono, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, tidak tepat polemik penghentian pemutaran film arahan Arifin C Noer itu dilimpahkan ke pemerintahan selanjutnya.

"Kemudian bukan hal terkait dengan penghentian pemutaran G30S/PKI di Orde Baru dilimpahkan seolah-olah Presiden Pak Jokowi, Ibu Megawati atau Gus Dur atau SBY. Ini dihentikan oleh Pak Yunus Yosfiah," tegasnya.

Menurut Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, berkembang isu yang menyudutkan Jokowi, seolah-olah pemutaran film tersebut dilakukan oleh pemerintah.

"Seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S/PKI itu suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar. Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton," tutur Aria Bima.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kesempatan yang sama mengatakan, acara nonton bareng (bareng) film G30S/PKI sah-sah saja untuk dilakukan.

"Kami (PDIP) melihat apa pun nonton itu sah-sah saja. Saya saja dulu setiap tahun nonton. Jadi diputarkan film itu sampai kepulan asapnya kita hafal, karena dulu memang diwajibkan," ujar Hasto.