Pedagang soal Gorden Baru DPR: Tak Ada Pabrik Buat Gorden Rp 7 Juta

30 Maret 2022 12:52
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Pedagang soal Gorden Baru DPR: Tak Ada Pabrik Buat Gorden Rp 7 Juta (2509)
zoom-in-whitePerbesar
Kain gorden jenis jacquard berkisar Rp 155 ribu sampai Rp 200 ribu per meter. Foto: Retyan Sekar Nurani/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggaran gorden DPR Rp 48,7 miliar menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk dari parlemen, pengamat kebijakan, hingga para pedagang gorden.
ADVERTISEMENT
Salah seorang pedagang gorden di Pasar Mayestik mengungkap harga gorden setiap rumah dinas yang mencapai Rp 80 juta untuk 11 ruangan alias Rp 7,3 juta per gorden tidak realistis.
Naomi, bukan nama sebenarnya, mengaku kaget saat mengetahui anggaran gorden dengan angka fantastis tersebut untuk setiap unitnya.
"Belum pernah saya dapat order gorden semahal itu selama 30 tahun jualan di sini," tuturnya saat ditemui di tokonya di kawasan Pasar Mayestik Selasa (30/3).
Pasalnya, dari foto rumah dinas anggota dewan yang beredar, ukuran jendela tidak terlalu besar dengan desain yang juga dinilai tidak mewah.
“Dari foto-foto jendela rumah dinas itu saya rasa itu jendela biasa ya," tutur pedagang lainnya.
Pedagang soal Gorden Baru DPR: Tak Ada Pabrik Buat Gorden Rp 7 Juta (2510)
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa
Sementara itu seorang karyawan toko tekstil menyebut belum ada pabrik yang membuat kain gorden dengan harga fantastis tersebut.
ADVERTISEMENT
“Pabrik yang buat kain gorden harga Rp 7,3 juta itu aja enggak ada. Itu pasti mengada-ada,” celetuk karyawan toko tekstil.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut gorden yang digunakan di rumah-rumah dinas anggota dewan itu wajib produk dalam negeri.
"Untuk speknya sangat jelas bahwa ini adalah wajib produk dalam negeri. Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapa pun yang mau ikut lelang silakan,"
Penggunaan produk dalam negeri, kata dia, sudah dipastikan dalam proses pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya," ungkap Indra.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020