Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Singgung 2 Kali Ucapan Jokowi yang Tak Dianggap

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian TWK pegawai KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Rasamala Aritonang satu dari 75 pegawai KPK yang terancam diberhentikan. Padahal sudah 13 tahun dia mengabdi penuh kecintaan di KPK, agar Indonesia bebas korupsi.

kumparan pada Kamis (27/5) siang berbincang dengan Rasamala lewat telepon. Beberapa pertanyaan dijawab dengan lugas oleh pria yang selama ini menggawangi biro hukum KPK.

Jabatan dia terakhir, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. "Saya masuk KPK 2008, lewat program Indonesia memanggil 3," kata dia.

Perbincangan mengalir santai dengan Rasamala. Sesekali tawa getir menyelingi. Bukan apa-apa, kecintaan dia pada Indonesia yang membuatnya terpanggil untuk masuk KPK.

"Pada 2017, saya ditunjuk pimpinan menjadi Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. Tugas saya menganalisis kebijakan, legislasi nasional untuk internal. Tentu atas perintah pimpinan," beber pria yang rajin ke gereja ini.

Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritorang. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

kumparan kemudian menanyakan soal nasib 75 pegawai termasuk dia, berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan. Sempat terdiam sesaat, Rasamala lalu bicara, awalnya dia baru tahu namanya dari media yang ramai memberitakan, kemudian juga dari informasi teman-temannya.

Saat kabar semakin santer, ia pun kemudian memilih cuti. Sebab, kata dia, nantinya pun dia harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya.

"Karena pikiran saya, ngapain juga ke kantor. Kalau enggak ada tugas dan tanggung jawab, mending saya cuti," ujar dia.

Percaya tak percaya, Rasamala harus menghadapi kenyataan yang digariskan SK dari Ketua KPK Firli Bahuri. Sejatinya, kata dia, selama menjalani tes wawasan kebangsaan, dia baik-baik saja, semua dijawab.

Ia mengaku heran dengan TWK yang membuat 75 pegawai tidak lulus. Bahkan kini dibebastugaskan melalui SK.

Presiden Joko Widodo. Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP

Padahal, ia masih ingat ucapan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan merugikan.

Rasamala lalu mengutip ucapan Presiden Jokowi. Kata dia, dua kali Presiden memberikan jaminan bahwa pegawai KPK tak perlu resah dan khawatir, mereka tak akan diapa-apakan.

"Saya ingat betul ucapan Bapak Presiden menyebut, 'jangan khawatir perubahan ini tidak akan merugikan pegawai KPK'. Benar enggak (presiden bicara itu-red)? Koreksi kalau saya salah. Bukan cuma sekali seperti yang kemarin, di awal-awal presiden menyampaikan, jangan khawatir ini tak merugikan pegawai," beber dia.

Ucapan Jokowi yang kedua, yakni soal tes wawasan kebangsaan (TWK) jangan sampai membuat pegawai diberhentikan.

Tapi apa daya, ucapan Presiden yang notabene kepala negara ini seperti angin lalu. Pimpinan KPK, Kementerian PAN RB, Kemenkum HAM, dan juga Badan Kepegawaian Negara mengambil jalan lain.

Pegawai yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan tetap diberhentikan, bahkan pada 1 November mendatang ada 51 yang dipaksa berhenti karena dilabeli merah.

"Pak Presiden sebagai pembina kepegawaian (ASN) tertinggi, walau mendelegasikan ke Sekjen KPK, sangat memungkinkan Bapak Presiden menyelesaikan persoalan ini dengan baik," harapnya.