Pegiat Medsos Surati Kapolri Agar Setop Pidana untuk Meme Novanto

kumparanNEWS

10 November 2017 19:36 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:14 WIB

Kuasa hukum menunjukkan meme Setya Novanto (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Pegiat media sosial (medsos) pro demokrasi berkirim surat ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Isinya, meminta agar Kapolri menghentikan pengusutan dalam kasus meme Setya Novanto. Surat itu dikirimkan lewat faks ke Mabes Polri. Ada puluhan pegiat medsos dari berbagai latar belakang yang bergabung dan mendukung surat untuk Kapolri itu.

kumparan (kumparan.com) pada Jumat (10/11) mendapatkan keterangan pers mengenai surat untuk Kapolri ini. Surat ini sendiri dipicu laporan Setya Novanto pada mereka yang membuat meme tentang dia.

Seorang pegiat medsos atas Dyan sudah ditangkap karena mengunggah meme Setya Novanto di akunnya. Dyan yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia itu akhirnya dibebaskan. Tercatat ada puluhan pembuat meme Novanto yang kini tengah disidik Polri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Berikut surat untuk Kapolri dari pegiat medsos:

Kepada Yth.

Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Hal: Hentikan Proses Hukum untuk Penyebar Meme Kritik Terhadap Setya Novanto selaku Pejabat Publik

Dengan Hormat,

Bapak Tito Karnavian, kami mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Melalui surat ini kami masyarakat Indonesia, khususnya yang aktif disosial media atau biasa disebut warganet ingin menyampaikan aspirasi.

Keluhan ini berkaitan dengan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Dyan Kemala Arrizzqi, oleh aparat Kepolisian pada 31 Oktober 2017 lalu karena diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto. Dyan melalui akun @dazzlingdyann menggunggah meme satir lewat akun sosial media instagram berupa gambar ketua DPR. Selain Dyan, terdapat 32 akun media social yang juga dilaporkan oleh kuasa hukum dari Setya Novanto dengan pasal karet dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meme yang diunggah oleh Dyan maupun banyak warganet dan menjadi viral di media sosial (Twitter, Instagram, Facebook) sebaiknya dilihat konteksnya. Meme tersebut merupakan kritik yang spontan atas peristiwa tidak hadirnya Setya Novanto - sebagai tersangka korupsi Proyek E KTP – memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit dan fotonya sakitnya menjadi viral. Namun setelah status tersangkanya dibatalkan oleh Hakim Cepi Iskandar melalui Praperadilan, Setya dikabarkan kembali sembuh dan beraktivitas seperti biasa.

Apa yang dilakukan Dyan dan banyak orang melalui meme merupakan kritik dan bentuk kekecewaan yang mendalam terhadap proses penegakan hukum yang terkesan tidak berdaya terhadap pejabat publik. Sebagai seorang pejabat publik dan sekaligus wakil rakyat seperti Setya Novanto seharusnya bisa memilih mana kritik dan mana hasutan atau penghinaan. Pejabat publik juga siap menerima kritik dan bukan justru sebailknya malah melaporkan pengkritiknya dengan pasal karet pencemaran nama baik. Pembungkaman terhadap kritik atau kriminalisasi terhadap pengkritik merupakan ancaman bagi demokrasi.

Kami percaya aparat Kepolisian di bawah pimpinan Bapak Tito Karnavian tentu bisa lebih bijak melihat duduk persoalan dalam kasus ini. Demi menjunjung tinggi demokrasi dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat, maka Kami meminta Bapak Kapolri berserta jajarannya untuk tidak melanjutkan atau menghentikan proses hukum terhadap Dyan mapun para terlapor lainnya (tersangka/terduga kasus pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto).

Hormat Kami,

Pegiat Media Sosial Pro Demokrasi

1. Alissa Wahid (Psikolog)

2. Alit Ambara / Nobodycorp. (Seniman)

3. Ananda Sukarlan (Komponis)

4. Andreas Harsono (Aktivis HAM)

5. Andi Malewa (Aktivis Sosial)

6. Eddi Brokoli (Seniman)

7. Enda Nasution (Koordinator Gerakan #Bijakbersosmed)

8. Eric Sasono (Kritikus Film)

9. Ervyn Kaffah (Aktivis Anggaran)

10. Gita Putri Damayana (Peneliti Hukum)