Pejabat Harusnya Jadi Pelopor Naik Angkutan Umum, Jangan Dikit-dikit Patwal

Tangkapan layar - Potongan video yang menunjukkan petugas patwal mobil berpelat nomor RI 36 yang menunjuk-nunjuk sopir taksi. Foto: ANTARA/HO/X-@mafiawasit

Fenomena pejabat publik menggunakan patwal di jalanan menerobos macet sudah jadi pemandangan umum masyarakat terutama di Ibu Kota. Tak jarang banyak pengendara lain yang geram dengan sikap pejabat tersebut.

Teranyar adalah mobil dinas RI 36. milik utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, sempat jadi polemik. Aksi patwal dianggap arogan, belakangan Raffi menyampaikan permintaan maaf.

"Patroli dan pengawalan atau patwal belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih yang terjadi belakangan terakhir kabar iring-iringan kendaraan berplat RI 36 yang dikawal patwal memicu perdebatan di media sosial," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, Jumat (31/1).

Tory menuturkan, hidup di kota artinya harus berdampingan dengan masyarakat lainnya. Kalau setiap orang ingin diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial.

Ia lalu meminta publik membayangkan jika setiap pejabat mendapat patwal dan harus jadi prioritas. Akibatnya, kemacetan akan semakin parah.

Ilustrik motor Patwal. Foto: Dok. Istimewa

"Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum, tentunya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar dia.

Menurut Tory, pejabat publik harus menjadi pelopor angkutan umum. Atau setidaknya minimal sekali seminggu membaur dengan masyarakat. Ini penting agar pejabat tahu kondisi transportasi umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," jelasnya.

Namun Tory ragu pejabat mau membaur dan berdesakan di angkutan umum. Ia menilai masyarakat kurang peka.

"Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja," kata dia.