Pejabat Militer Dicopot Usai Ratusan Calon Prajurit Wamil Rusia Dipulangkan

Petugas penegak hukum Rusia menahan demonstran selama aksi protes terhadap mobilisasi militer oleh Presiden Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, Sabtu (24/9/2022). Foto: Reuters

Seorang komisaris militer di Provinsi Khabarovsk, Timur Jauh Rusia, dicopot dari jabatannya.

Diduga langkah itu diambil usai separuh calon prajurit yang baru dimobilisasi terpaksa dipulangkan, lantaran tidak memenuhi kriteria wajib militer untuk dikerahkan dalam pertempuran di Ukraina nantinya.

Kabar tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Khabarovsk, Mikhail Degtyaryov, pada Senin (3/10), dalam sebuah pesan video singkat di Telegram. Ia mengatakan, meski tidak sesuai ekspektasi, namun kampanye mobilisasi parsial Presiden Vladimir Putin tidak akan berhenti.

“Komisaris wajib militer wilayah (Khabarovsk), Yury Sergeyevich Laiko, telah dicopot dari jabatannya hari ini. Hal itu sama sekali tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tujuan yang ditetapkan oleh presiden. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, industri kami, organisasi, dan semua lembaga terkait,” ujar Degtyaryov, seperti dikutip dari TASS.

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan lulusan akademi militer pada malam peringatan 81 tahun invasi Nazi ke Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua di Moskow, Rusia, Selasa (21/6/2022). Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin/Reuters

Sebelumnya, Putin pada Rabu (21/9) lalu telah memerintahkan mobilisasi parsial, di mana sejumlah 300.000 warga sipil berusia 18 hingga 60 tahun diminta mengikuti wajib militer untuk dijadikan tentara cadangan di medan perang Ukraina.

Dalam 24 jam, kala itu otoritas Rusia melaporkan sebanyak 10.000 relawan langsung mendaftar tanpa menerima panggilan.

“Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di lokasi pendaftaran wajib militer,” kata Degtyaryov.

“Sekitar setengah dari mereka kami pulangkan, karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk mengikuti wajib militer,” imbuhnya.

Ini merupakan panggilan wajib militer pertama yang dilakukan Rusia sejak era Perang Dunia II. Pemerintah Moskow mengungkap, pihaknya akan berfokus mengutamakan warga sipil yang memiliki pengalaman tempur dan keahlian militer untuk dijadikan tentara cadangan.

Petugas penegak hukum Rusia menahan demonstran selama aksi protes terhadap mobilisasi militer oleh Presiden Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, Sabtu (24/9/2022). Foto: Reuters

“Tidak ada urutan penyusunan khusus, tetapi prioritas akan diberikan kepada calon tentara cadangan yang sebelumnya telah menjalani pelatihan sebagai operator tank, anggota awak artileri, pengemudi, mekanik dan infanteri bermotor,” terang Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis (22/9), seperti dikutip dari Russia Today.

Meski demikian, perintah wajib militer itu menuai protes dari berbagai wilayah di Rusia. Tak sedikit di antaranya yang memilih untuk melarikan diri ke negara tetangga lain demi menghindari kewajiban tersebut.

Sebab, perekrut bahkan tetap mengirimkan surat panggilan kepada warga sipil biasa di luar kriteria wajib militer yang telah disebutkan.

Aksi protes anti-perang pun pecah di kota-kota besar Rusia. Sekitar 2.000 orang telah ditangkap di 30 kota dan beberapa di antaranya langsung diberi surat panggilan untuk mengikuti wajib militer.