Pejabat Senior 'KPK Korsel' yang Usut Kasus Tas Mewah Ibu Negara Ditemukan Tewas

Ilustrasi bunuh diri. Foto: soumen82hazra/Shutterstock

Catatan Redaksi: Bijaksanalah membaca berita ini. Bunuh diri bukan jalan keluar persoalan kehidupan, segera cari pertolongan!

Pejabat senior biro anti korupsi Korea Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri di Kota Sejong, Kamis (8/8) lalu.

Dikutip dari Yonhap News Agency, Sabtu (10/8), pejabat dari Komisi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia ditemukan tewas di sebuah apartemen pada 09.50 waktu setempat dan ditemukan sebuah catatan bunuh diri. Jenazahnya ditemukan oleh seseorang yang mengunjungi apartemennya setelah pejabat itu tidak muncul di kantor dan tidak menerima panggilan telepon.

Sebelumnya, pejabat tersebut bertugas sebagai Ketua Biro Anti Korupsi yang menangani kasus-kasus politik yang sensitif, termasuk skandal tas mewah Ibu Negara Korsel Kim Keon-hee dan penggunaan helikopter oleh pemimpin oposisi Lee Jae-myung setelah dia diserang pada Januari lalu.

Bulan lalu, pejabat itu terlihat hadir di rapat parlemen untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota parlemen. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya.

Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee. Foto: Stefani Reynolds/AFP

Partai Oposisi Sebut Tekanan dari Pemerintah Jadi Penyebab Kematian Pejabat Senior Anti Korupsi

Sementara itu, Democratic Party yang merupakan partai oposisi bersumpah akan mengungkap kebenaran di balik kematian pejabat anti korupsi itu. Juru bicara Democratic Party, Hwang Jung-a, mengatakan pejabat itu sempat menelepon kenalannya sebelum tewas, mengeluh stress dan ditekan untuk menutup kasus yang sedang dia tangani.

Dalam rapat dewan tertinggi, pejabat Partai Demokratik Chung Jung-rae menyebut kebrutalan pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol menjadi penyebab kematian pejabat anti korupsi itu.

"Pasti sangat menyakitkan untuk seseorang yang mengawasi Biro Anti Korupsi, dan juga sebagai pejabat publik yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun untuk menutup kasus-kasus tersebut," kata Chung.

Partai penguasa, People Power Party (PPP), menyesalkan pernyataan Democratic Party yang menggunakan "kejadian yang tak diharapkan" sebagai kesempatan untuk memicu pertikaian politik.

"Oposisi melakukan framing (terhadap pemerintah) sebagai korban tekanan pemerintah padahal belum ada fakta yang terkonfirmasi," kata juru bicara PPP Kwak Kyu-taek dalam sebuah pernyataan.