Pejabat Taliban Serukan agar Anak Perempuan Diizinkan Kembali Bersekolah
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarWakil Menteri Luar Negeri Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, membuat seruan kepada para penguasa di Afghanistan pada Selasa (27/9). Dia meminta agar anak-anak perempuan di negara itu dapat kembali mengejar pendidikan sekolah menengah.
Pejabat senior tersebut menegaskan bahwa larangan semacam itu tidak memiliki alasan sah dalam Islam. Seruannya langka terdengar di tengah tindakan keras yang telah diberlakukan Taliban sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
"Sangat penting bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua, tanpa diskriminasi," jelas Stanikzai, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (28/9).
"Perempuan harus mendapatkan pendidikan, tidak ada larangan Islam untuk pendidikan anak perempuan," lanjut dia.
Stanikzai pernah memimpin perwakilan Taliban dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) pada 2020. Negosiasi itu menghasilkan Perjanjian Doha yang memicu penarikan pasukan AS dan NATO, serta komitmen Taliban untuk mencegah operasi al-Qaeda di Afghanistan.
Ketika kembali berkuasa, Taliban juga berjanji akan menghormati hak-hak perempuan. Nyatanya, Taliban menutup sekolah menengah perempuan. Pihaknya turut memerintahkan perempuan mengenakan hijab di tempat kerja dan menutupi wajahnya di tempat umum.
Perempuan bahkan tidak boleh berpergian dalam jarak lebih dari 72 kilometer tanpa pendampingan kerabat laki-laki. Taliban kemudian menutup Kementerian Urusan Wanita (MOWA).
Taliban mengaku sedang merancang rencana untuk membuka sekolah menengah bagi anak perempuan. Kendati demikian, pihaknya belum mengungkap kerangka waktu kebijakan terkait hingga kini.
PBB menyebut tindakan itu 'memalukan'. Pihaknya memperkirakan, lebih dari satu juta anak perempuan dilarang bersekolah selama setahun terakhir di Afghanistan. Larangan tersebut menargetkan murid kelas 7-12, terutama anak perempuan berusia 12-18 tahun.
Membela keputusannya, Taliban mengatakan, langkah tersebut justru membantu mereka menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Namun, PBB mengkhawatirkan, tindakan Taliban justru akan memperdalam krisis ekonomi di Afghanistan.
Permasalahan terkait keamanan, kemiskinan, dan isolasi juga menjadi sorotan. Sebab, pembatasan semacam itu telah menuai sanksi internasional. Afghanistan lantas terhuyung-huyung oleh krisis kemanusiaan yang menyebabkan setengah populasinya kelaparan.