Pelayanan Publik Dinilai Rawan Pungli, Saber Pungli Dorong Penggunaan e-Money

Analis Kebijakan Utama Bidang Polri, Irjen Agung Makbul di Pusdiklat Kemensetneg. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Sektor pelayanan publik dinilai masih rawan terjadinya tindak pungutan liar atau pungli. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Makbul.

Pelayanan publik yang dinilai rawan pungli salah satunya ada di imigrasi. Tetapi tak hanya itu, dia menyebut sektor layanan publik lainnya yang juga rawan yakni kesehatan hingga catatan sipil.

Agung menilai negara harus hadir untuk mencegah praktik macam itu. Meski masih marak dilakukan di berbagai sektor layanan publik, Agung optimis Indonesia dapat bersih dari pungli.

"Iya (imigrasi termasuk rawan) semua pelayanan publik, memang kita belum sempurna tetapi harus berbuat, kita berbuat saja masih banyak apalagi tidak berbuat," kata dia dalam giat Penguatan Pembinaan Pegawai dalam Rangka Pencegahan Pungli untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dalam Membangun Zona Integritas Menuju WBK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada Jumat (5/3)

"Jadi pelayan publik bukan hanya imigrasi saja, pelayan publik itu bisa dukcapil, kesehatan, bisa pemerintah daerah, imigrasi dan sebagainya," lanjut dia.

Ilustrasi Kemenkumham. Foto: Dicky Adam Sidiq

Guna mencegah pungli sekaligus mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WBP), menurut Agung, tiap instansi harus bersikap transparan dan cepat dalam memberikan pelayanan. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan pun harus dicatat dengan baik.

Kemudian, kata Agung, sektor layanan publik juga harus dibiasakan menggunakan sistem e-money dalam melakukan transaksi dan meninggalkan sistem manual. Sebab, melalui e-money transaksi dilakukan dengan tidak mempertemukan antar orang.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul di acara Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dalam Membangun Zona Integritas Menuju WBK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada Jumat (5/3). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

"Nah, itu salah satunya caranya adalah menggunakan sistem yang transaksi manual itu kalau bisa sudah menggunakan e-money. Dengan e-money otomatis orang pembayarannya bukan melalui person to person tapi mesin yang berbicara," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Bandung Arief Hazairin Satoto mengatakan, pihaknya pun telah mulai menerapkan sistem transaksi melalui elektronik. "Kalau di imigrasi kita tidak menerima uang, bayarnya lewat ATM, kantor pos bisa, (bank) Mandiri bisa, dan lain-lain," kata dia.