Peluang Jadi Ketum PSI Gantikan Kaesang, Jokowi: Lewat Kongres
PerbesarPresiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan putranya, Kaesang Pangarep.
Jokowi menegaskan, setiap posisi dalam struktur PSI memiliki mekanisme partai yang harus dilalui. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Solo, Kamis (1/10).
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi di Solo, Kamis (1/10).
Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada partai terkait posisi yang akan ditempatinya di DPP PSI. Ia kembali menegaskan bahwa posisi ketua umum ditentukan melalui kongres.
“Ya terserah pada partai karena di PSI ada mekanisme. Untuk jadi ketum lewat kongres. Untuk jadi dewan pembina itu ada mekanismenya lagi,” kata dia.
Jokowi juga menjelaskan alasannya mengajukan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk keseriusannya untuk ikut membesarkan partai berlambang gajah tersebut.
“Ya menunjukan (KTA) bahwa saya serius untuk membesarkan PSI. Itu saya tunjukan di NTT, Kota Bandung atau kota lain. Urusan momentum saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus turut menanggapi peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Kaesang.
Pernyataan itu disampaikan setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI dan menyatakan dirinya sebagai kader partai tersebut.
Bestari mengatakan, setiap pergantian maupun penentuan posisi dalam struktur partai memiliki mekanisme yang harus dilalui. Karena itu, ia meminta publik menunggu keputusan PSI terkait posisi Jokowi.
“Di semua organisasi dan juga di PSI, setiap siapa mau jadi apa itu kan, tentu ada mekanisme partai yang akan berjalan, gitu. Namun, sementara ini Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau sudah bergabung di PSI bahkan sejak tahun 2025,” kata Bestari saat dihubungi kumparan, Senin (28/9).
“Nanti sabar menunggu di bulan November di HUT PSI tentu Ketua Umum Kaesang akan menyampaikan apa posisi Pak Jokowi,” lanjutnya.
Bestari juga merespons anggapan bahwa Jokowi berpeluang menjadi Ketua Umum PSI karena dinilai dapat meningkatkan elektabilitas partai. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak tetap menjadi pertimbangan PSI, tetapi penentuan posisi ketua umum tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Ya, itu semua hal masukan dari para pihak tentu menjadi pertimbangan bagi PSI ke depan. Namun, kembali lagi ada mekanisme untuk itu,” ujarnya.