Pembangunan Infrastruktur Bisa Jadi Boomerang bagi Jokowi di 2019

Presiden Jokowi resmikan jalan tol di Sumsel (Foto: Biro pers setpres)

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo membuat ia seringkali dicap sebagai presiden infrastruktur. Namun, hal itu justru bisa menjadi boomerang politik bagi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi berpendapat, saat ini Jokowi memiliki brand sebagai "presiden infrastruktur". Tapi, kata Burhanudin, hal ini bisa dimanfaatkan lawan-lawan politik Jokowi untuk menyerangnya.

“Jadi, kalau misalnya tidak berhasil memberi nilai, memberi roh spirit dari apa yang dikerjakan dari infrastruktur itu, maka isu yang muncul adalah bahwa infrastruktur itu hanya buat mereka yang mampu (menengah ketas),” katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Refleksi Akhir Tahun Indonesia: Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

“Buktinya jalan tol, hanya mereka orang yang punya mobil yang menikmatinya. Jadi, isunya bisa ke situ bahwa infrastruktur hanya makin memperpanjang jarak antara si miskin dan kaya,” imbuhnya.

Burhanudin menilai, pemerintah terlalu asyik membangun infrastruktur di sana-sini, tapi tidak memberikan semacam nilai dari apa yang mereka kerjakan. Seharusnya nilai-nilai ini bisa disulap menjadi sebuah manfaat elektoral bagi Jokowi. Misalnya, pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan upaya menciptakan keadilan sosial.

“Sebenarnya branding ini kan bisa punya dampak elektoral kuat jika memang sesuai dengan kenyataan,” ujar dia.

”Misalnya ketika bicara bahwa infrastruktur sebagai instrumen keadilan sosial itu menjadi mudah dibranding jika memang faktualnya infrastruktur itu betul-betul menjadi media untuk meningkatkan keadilan sosial,” tambah Burhanudin.

Presiden Jokowi Meninjau Pembangunan MRT. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Dia menilai, tidak sulit bagi Jokowi untuk membuktikan ke publik bahwa infrastruktur adalah sarana menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Contoh misalnya kalau ada banyak infrastruktur dasar yang dibangun di luar Jawa, maka jarak ekonomi dan jarak keadilan sosial antara Jawa dan luar Jawa kan jadi diperkecil,” tuturnya.

Menurut Burhanudin, pemerintah masih belum bisa membungkus isu mengenai pembangunan infrastruktur secara baik.

“Jadi, infrastruktur kesannya hanya berhenti diperesmian-peresmian jalan tol. Tetapi tidak disuntikan semangat semacam imajinasi bahwa bandara, bendungan, waduk, jalan tol non tol, dan dermaga ini bagian dari sebuah proyek masa depan yang punya efek jangka panjang yang menjadi instrumen keadilan sosial yang tidak hanya berhenti di persoalan benda fisik dan benda mati,” tutupnya.