Pembelian Tanah oleh Sarana Jaya yang Diusut KPK untuk Program Hunian DP Rp 0?

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

KPK tengah mengusut dugaan korupsi pembelian tanah oleh BUMD DKI Jakarta, PD Sarana Jaya, pada 2019. Diduga ada korupsi dalam pembelian tanah di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur itu.

Perkara rasuah ini menyeret nama Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, sebagai tersangka. Ia sudah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain Yoory, diduga masih ada pihak lain yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Namun sejauh ini, KPK belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. KPK baru mengumumkannya jika tersangka sudah ditangkap atau ditahan.

Belum jelasnya detail kasus tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait modus, kerugian negara, hingga jumlah suap. Di samping itu, untuk apa sebenarnya pembelian tanah tersebut?

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku belum mengetahui peruntukkan pembelian tanah tersebut. Termasuk apakah ada kaitannya dengan program hunian tanpa DP atau DP Rp 0.

"Saya belum dapat informasi yang detail dan jelas dari yang bersangkutan dan dari Biro Hukum," kata Riza.

Meski demikian, PD Sarana Jaya memang terlibat dalam pembangunan hunian DP Rp 0, seperti di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Pekerja terlihat mengerjakan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Adapun dalam situsnya, Sarana Jaya pernah menyinggung soal proyek di Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Pada 3 Agustus 2020, Sarana Jaya menerbitkan pengumuman beauty contest untuk Proyek Munjul.

Beauty contest yang dimaksud ialah pemilihan calon mitra kerja sama untuk mengelola lahan proyek di Munjul. Objek yang akan dikelola berada di Jalan Pondok Ranggon, Kelurahan Munjul dan Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Disebutkan bahwa Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta. Fokus bisnisnya ialah berupa penyedia tanah (land bank), pengembang, dan pengelola gedung serta kawasan.

Dalam pengumuman tersebut, Sarana Jaya mencari pengembang yang berminat dan memiliki dukungan dana yang cukup, serta kemampuan untuk bekerja sama mengembangkan lahan seluas kurang lebih 41.921 meter persegi.

Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Tanah Abang, Jumat (3/8). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Kerja sama tersebut meliputi pembiayaan tanah, kajian kelayakan bisnis, perencanaan, perancangan, pembiayaan proyek, perizinan dari instansi yang berwenang, sertifikasi dan litigasi, pematangan tanah, perencanaan dan pembangunan hingga diterbitkannya Sertifikat laik fungsi dan strata title, pemasaran, penyerahan lingkungan dan lain-lain.

"Dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan mitra kerja sama kecuali khusus proses pemasaran untuk hunian DP 0 persen dilakukan Pemprov DKI Jakarta," tulis keterangan di pengumuman tersebut.

Namun, belum diketahui kelanjutan dari pengumuman beauty contest tersebut.

Sementara itu Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan sejauh ini pihaknya mendapatkan informasi lahan itu masuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Ia belum mengetahui apakah tanah tersebut diperuntukkan bagi program hunian DP Rp 0.

"Sejauh ini pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta, jadi belum ada rencana peruntukannya," kata Ali.

"Temuan lidik sejauh ini belum sampai ke sana (untuk program rumah DP Rp 0)," sambung Ali.