Pembelot Korut Akan Balas Kiriman Balon Sampah dengan 5.000 USB Berisi Drakor

Sebuah balon yang diyakini dikirim dari Korea Utara, membawa berbagai benda termasuk sampah dan kotoran, terlihat di atas sawah di Cheorwon, Korea Selatan, Rabu (29/5/2024). Foto: Yonhap/via REUTERS

Sejumlah pembelot Korea Utara sekaligus aktivis di Korea Selatan berencana membalas aksi provokatif Korut dengan mengirimkan balon berisi hal-hal yang 'lebih bermanfaat', salah satunya USB dengan konten musik dan drama Korea.

Balas dendam itu dipicu oleh serangan balon pembawa sampah hingga tinja dari Pyongyang pada Rabu (29/5) lalu.

Dikutip dari Reuters, Korut mengeklaim bahwa balon sampah tersebut adalah balasan atas kampanye propaganda oleh para pembelot negaranya di Korsel.

Para aktivis itu diduga secara rutin mengirimkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang, makanan, obat-obatan, uang, dan stik USB berisi konten K-pop dan drama Korea. Pihak Korut khawatir aksi tersebut akan mengganggu psikologi warganya.

"Kami mengirimkan fakta, kebenaran, cinta, obat, uang dolar, dan drama, tapi mereka membalas dengan sampah," ungkap Ketua Aliansi Gerakan Korea Utara Merdeka (kelompok pembelot Korut), Park Sang-hak, kepada media lokal Korsel, Senin (3/6).

Kelompok itu akan mengirimkan 5.000 USB berisi drama Korea (drakor) dan lagu-lagu Lim Young-woong serta 200.000 selebaran anti-Korea Utara mulai Jumat (6/6) mendatang.

Hingga kini, Korut telah mengirim lebih dari 1.000 balon sampah ke Korea Selatan dan mengganggu gelombang radio GPS di kepulauan barat laut. Jika Korea Selatan melanjutkan distribusi selebaran anti-DPRK, Korea Utara mengancam akan mengirim lebih banyak sampah.

Sebuah balon yang diyakini dikirim dari Korea Utara, membawa berbagai benda termasuk sampah di Muju, Korea Selatan, Rabu (29/5/2024). Foto: Markas Besar Pemadam Kebakaran Jeonbuk/via AP PHOTO

Menanggapi aksi balon sampah itu, pemerintah Korsel berencana menangguhkan perjanjian militer yang ditandatangani pada 2018 lalu.

Tujuan perjanjian penting kedua negara Korea tersebut awalnya untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Perjanjian kemudian batal di 2023. Sejak saat itu, Korut mengerahkan pasukan dan senjata di perbatasan militer.

Dewan Keamanan Nasional Korsel akan membahas rencana penangguhan keseluruhan perjanjian militer untuk mendapat persetujuan kabinet pada pertemuan Selasa (4/6).

"Penundaan perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi Korsel untuk melakukan pelatihan di dekat perbatasan militer dan mengambil langkah-langkah yang cukup dan segera dalam menanggapi provokasi Korea Utara," ujar Dewan Keamanan, seperti dikutip dari Reuters.

Namun, mereka tidak merinci tindakan apa yang mungkin diambil.

"Dengan terus mematuhi pakta tersebut, ada banyak masalah dalam postur kesiapan militer kita,” lanjut Dewan Keamanan.