Pemda di Jabodetabek Harus Punya Master Plan Penanganan Banjir

Peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Banjir yang melanda Jabodetabek menimbulkan kerusakan dan korban yang cukup parah. Atas kejadian ini, setiap pemerintah daerah diminta berkomunikasi lebih intensif untuk menentukan solusi penanganan banjir. Sebab, belum ada master plan yang jelas tentang penanganan banjir di Jabodetabek.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan musibah banjir yang terjadi awal tahun ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab bersama Pemkot Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Kelima daerah tersebut harus saling bekerja sama dalam mengatasi banjir.

Pengamat Kebijakan perkotaan, Nirwono Joga di Kantor Populi Center. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Hal pertama yang menurut Nirwono harus segera dilakukan adalah membuat rencana strategis atau master plan dalam menanggulangi banjir.

“Jabodetabek belum menyepakati master plan banjir, penanganan banjir seperti apa yang akan dipakai, mana yang menjadi acuan utama,” kata Nirwono saat diskusi dengan tema ‘banjir Jakarta’ di Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (15/1).

“Kita tidak punya rencana induk sampai (tahun) 2050 sampai (tahun) 2100. Kalau kita lihat kota-kota di Eropa, mereka punya rencana itu setiap 100 tahun-an. Bagaimana mereka menata sungainya, membangun waduk, dan sebagainya,” kata Nirwono.

Diskusi Banjir Jakarta di Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (15/1). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Nirwono mengatakan master plan tersebut di antaranya harus meliputi pengaturan aliran air dari hulu hingga hilir. Master plan juga harus mencakup pembagian tugas secara rinci dari masing-masing daerah.

Misal, tugas Pemda Bogor adalah bertindak tegas dengan mencabut izin pembangunan di kawasan Puncak.

“Kemudian, turun ke bawah di daerah Depok, Jakarta ke tengah, itu pemerintah bertugas merevitalisasi kota, mengembalikan tata ruang kota, lumbung hingga waduk,” jelas Nirwono.

“Ke bagian Jakarta Utara, Bekasi, hingga Tangerang, mereka bertugas untuk merestorasi lagi kawasan Pantai Utara,” ujar Nirwono.

Sedangkan, Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah, menilai selama ini tidak pernah terjadi kerja sama antardaerah Jabodetabek, khususnya dalam menghadapi persoalan banjir. Bahkan dia menilai masing-masing daerah cenderung menyalahkan satu sama lain.

“Acap kali yang terjadi justru masing-masing daerah saling menyalahkan, ego yang muncul akhirnya tidak menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta,” ujar Jefri.