Pemda DIY Punya Dua Lembaga Baru, Salah Satunya Dipimpin Mantu Sultan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat malam Orasi Penganugerahan Hamengku Buwono IX Award di Bangsal Sri Manganti, Kraton Yogyakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Dok. PP Muhammadiyah

Pemda DIY membentuk dua lembaga baru yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY.

Menantu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yakni Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara bakal memimpin Dinas PMK2PS. Dia sebelumnya merupakan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah DIY.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik menantunya, Ahmad Ubaidillah atau Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (3/1) beberapa tahn lalu. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sementara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY akan dipimpin Faishol Muslim. Dia sebelumnya menjabat Kepala Bidang Standardisasi dan Penjaminan Mutu Banda Pendidikan dan Pelatihan DIY.

"Ada dua lembaga yang baru, ya. Yang pertama, itu karena visi-misi gubernur, kan salah satunya melaksanakan reformasi kelurahan dan tata kelola. Lalu, kita bersepakat dengan DPRD untuk dinas baru," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Kepatihan Pemda DIY, Jumat (3/1).

KPH Yudanegara, menantu Sultan HB X, semasa menjabat Kabiro Tapem Setda DIY Foto: birotapemsetdadiy

Sementara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY, Beny menyebut, lembaga itu merupakan mandatori dari KPK.

"Dikuatkan atas pengadaan barang dan jasa supaya kita bisa kita lebih efektif, ya, karena selama ini kan masih di bawah Biro Infrastruktur," jelas Beny.

Merger

Pada hari ini, Sultan juga mengukuhkan 772 PNS pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah.

Dalam sambutannya, Sultan mengatakan merger beberapa bagian dari Biro Tata Pemerintahan dan Biro Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas PMK2PS adalah langkah strategis untuk memperkuat misi Reformasi Kalurahan.

"Merger ini sekaligus memperkuat upaya holistik, yang berakar pada sinergi dua pilar utama: Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat," jelas Sultan.

Dinas ini diharapkan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sembari mendorong penguatan kapasitas kalurahan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombaknya.