Pemerintah Aceh Berencana Ambil Alih Pengelolaan Migas Blok B
PerbesarPemerintah Aceh berencana mengambil alih pengelolaan Blok B di Aceh Utara dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Keputusan itu diambil setelah proses negosiasi yang berjalan selama setahun tidak menemukan hasil kesepakatan.
Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara sebelumnya dikelola Exxon Mobil, selanjutnya dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi. Sejak 3 Oktober 2018 masa kontraknya habis, atas kebijakan pemerintah, Kementerian ESDM melanjutkan kontrak selama 45 hari kerja, sebelum diputuskan apakah kontrak PHE dilanjutkan atau tidak.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh telah berunding dengan Kementerian ESDM dan PHE. Namun, tidak ada titik temu. Kementerian meminta agar kontrak itu menggunakan skema Gross Split (bagi hasil kotor).
Sementara Pemerintah Aceh menginginkan kontrak dengan skema cost recovery. Setelah bernegosiasi, kata dia, Pertamina Hulu Energi tetap kekeh untuk menggunakan skema Gross Split.
“Kontrak dengan PHE sebenarnya sudah habis 3 oktober 2018, setahun kita berunding tidak ketemu maka 3 oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPR Aceh memutuskan mengambil alih pengelolaan Blok B,” kata Nova Iriansyah, usai mengikuti pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, Senin (11/11) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Nova menegaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh. Karena itu pemerintah meminta skema cost recovery.
“Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keikhlasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” ungkapnya.
Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat ke Kementerian ESDM untuk meminta mengelola Blok B di Aceh Utara. Saat ini,kata Nova, pihak kementerian sedang mengkaji dan berkonsultasi dengan SKK Migas serta Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).
“Berharap konsultasi itu akan memberi ruang kepada kita, Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” ungkapnya.
Selain itu Nova mengatakan pemerintah Aceh akan memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara permanen. Dia menilai, dana otsus telah menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
“Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dana otonomi khusus Aceh hanya dinikmati oleh para elite,” katanya.
Menurut Nova, pihaknya telah mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo soal perpanjangan dana otonomi khusus itu. Namun karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Presiden mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI.
“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyaallah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” pungkasnya.