Pemerintah Akan Bagikan Lahan untuk Atasi Kesenjangan Sosial
PerbesarPresiden Joko Widodo baru saja menggelar pertemuan rutin dengan pimpinan DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan Komisi Yudisial. Pertemuan antara pemerintah dan pimpinan lembaga tinggi negara ini menyepakati solusi atas masalah kesenjangan ekonomi yang muncul.
"Siang hari ini kita berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada," ujar Presiden seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
Solusi yang akan ditindaklanjuti, kata Presiden, adalah melakukan redistribusi aset dan reformasi agraria. Dua kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Pemerintah nantinya akan mulai membagi-bagikan konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, dan koperasi di seluruh pelosok Indonesia.
"Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren dan juga mempercepat sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki," tutur Presiden.
Setelah mendapat sertifikat, diharapkan masyarakat dapat mengakses permodalam ke bank. Selama ini, pemerintah menyoroti terhambatnya akses modal karena rakyat tidak memiliki sertifikat.
"Nantinya rakyat bisa memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar untuk dibagikan kepada masyarakat. Sementara itu, lahan yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional untuk dibagikan sekitar 9 juta hektar.
"Yang jelas saat ini telah siap di Kementerian Kehutanan 12,7 juta hektar. Kemudian di Kementerian BPN ada kurang lebih 9 juta hektar," ujar Presiden.
Dalam pertemuan tadi, Jokowi menegaskan tidak ada pembicaraan lain selain soal kesejangan sosial. Presiden membantah ketika ditanya apakah di dalam pertemuan juga membahas soal kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Kita memang setiap rapat itu fokus pada satu-satu masalah tidak ke mana-mana," ujarnya.