Pemerintah Austria Serukan Pendaftaran Imam Muslim di Seluruh Eropa

kumparanNEWSverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sebastian Kurz. Foto: REUTERS/Dominic Ebenbichler
zoom-in-whitePerbesar
Sebastian Kurz. Foto: REUTERS/Dominic Ebenbichler

Pemerintah Austria mengambil langkah untuk mewajibkan pendaftaran bagi semua imam muslim di negaranya. Keputusan yang efektif dijalankan sejak awal 2021 itu dilaksanakan atas mandat Kanselir Sebastian Kurz berkaca pada serangan teror 2 November yang terjadi di Wina.

Diketahui, dalam serangan itu empat warga sipil tewas dan 23 lainnya luka-luka setelah seorang pria bersenjata berusia 20 tahun melepaskan tembakan di pusat ibu kota Austria.

Mengutip dari Deutsche Welle, Austria pun juga akan menyerukan kebijakan itu pada negara lain di kawasan Uni Eropa untuk mengadopsi pendaftaran imam, pemimpin ibadah masjid di komunitas Muslim.

Petugas polisi berjalan di lokasi kejadian baku tembak di Wina, Austria, Selasa (3/11). Foto: Radovan Stoklasa/REUTERS

Sebelumnya dalam wawancara dengan surat kabar Jerman Die Welt yang diterbitkan Sabtu, Menteri Urusan Eropa Austria Karoline Edtstadler mengatakan pendaftaran Imam adalah kunci untuk perang melawan politik Islam.

"Kebanyakan imam bergerak melalui banyak negara UE, jadi otoritas keamanan perlu tahu siapa yang berceramah di masjid pada waktu tertentu," kata Edtstadler anggota Partai Rakyat Austria konservatif Kurz seperti dikutip dari Deutsche Welle, Rabu (6/1).

Masyarakat berdoa di Diyanet Center of America in Lanham, Maryland, Amerika Serikat. Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Edtstadler juga meminta agar nantinya dana Uni Eropa harus dikontrol dengan sangat ketat di masa depan sehingga tidak ada sepeser pun dana yang mengalir ke organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi Islamis dan anti-semitic (anti terhadap Yahudi).

" Larangan pembiayaan luar negeri untuk masjid, yang sudah diberlakukan di Austria, juga bisa dimungkinkan untuk diterapkan," katanya.

Untuk memerangi terorisme, Edstadler ingin melihat peningkatan lebih lanjut dalam kerja sama dan pertukaran data antara otoritas peradilan dan keamanan negara-negara anggota Uni Eropa.

Menteri dalam negeri Uni Eropa telah mengumumkan "perang melawan terorisme" baru setelah serangan di Wina dan kekejaman serupa di Paris dan Nice di Prancis.

Kanselir Austria Sebastian Kurz berbicara dalam konferensi pers, di Wina, Austria, 21 Juli 2020. Foto: Lisi Niesner/REUTERS

Pemerintah Austria memang menghentikan larangan eksplisit terhadap Islam politik, atau ekstremisme politik yang dimotivasi oleh agama.

Tak hanya sertifikasi imam masjid, Pemerintahan Kurz juga ingin mencabut paspor Austria dari para terpidana teroris jika mereka memiliki kewarganegaraan lain, tetapi rancangan undang-undang untuk tujuan itu baru diharapkan rampung pada tahun ini.

Berikut langkah anti teror yang diambil pemerintah Austria, salah satunya pendaftaran Imam yang ditugaskan kepada Komunitas Agama Islam di Austria (IGGÖ). Upaya tersebut merupakan langkah dari sejumlah tindakan yang diadopsi Austria setelah serangan Wina terjadi.

  • Pemerintah telah memperluas larangan simbol yang terkait dengan organisasi ekstremis untuk memasukkan Gerakan Identiter Austria nasionalis sayap kanan serta kelompok Islamis.

  • Hukum pidana telah diubah untuk memasukkan pelanggaran asosiasi ekstremis bermotivasi agama. Ini termasuk siapa saja yang mengancam tatanan konstitusional demokratis ... dengan tatanan sosial dan negara yang hanya berdasarkan pada agama dengan cara yang melanggar hukum.

  • Konferensi rilis telah dibuat untuk diadakan sebelum pembebasan bersyarat dari para pelaku terorisme yang dipenjara. Sesi ini dimaksudkan untuk memberi pengadilan informasi yang diperlukan sehingga mereka dapat menerapkan kondisi yang sesuai pada pelanggar yang dibebaskan.

  • Daftar pelaku terorisme telah dibuat. Daftar ini dirancang untuk memberlakukan larangan seumur hidup atas pembelian senjata dan mencegah pelanggar sebelumnya dipekerjakan di area yang kritis keamanan.