Pemerintah Austria Tutup Tujuh Masjid Radikal

Ilustrasi Masjid Rakyat (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Pemerintah Austria menutup tujuh masjid radikal dan mempersona non grata 40 orang imam.

Kebijakan tersebut sebagai buntut dari investigasi nasional terhadap perkumpulan Islam dan masjid-masjid, bekerja sama dengan payung organisasi-organisasi Islam di Austria.

"Masyarakat paralel, Islam politik dan radikalisasi tak punya ruang di negara kami,” ujar Kanselir Sebastian Kurz, seraya menegaskan pihaknya bersikap tegas terhadap islam politik.

Dari tujuh masjid yang ditutup, ada satu masjid milik organisasi Bozkurtlar atau Bozkurtçular (Srigala Abu-abu), yang disebut sebagai kelompok ekstrim kanan Turki dan enam lainnya ada kaitan dengan Negara-negara Teluk.

Organisasi-organisasi tersebut dilarang di Austria karena diduga memiliki kaitan dengan aliran Salafi, demikian stasiun televisi publik NOS dipantau kumparan Den Haag, Jumat malam atau Sabtu (9/6) WIB.

Meskipun demikian, para imam yang akan dikeluarkan dari Austria masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Sementara itu pemerintah Turki menilai tindakan pemerintah Austria tersebut sebagai akibat dari gelombang populistis, rasistis dan anti-Islam di Austria.

Saat ini kekuasaan di Austria berada di tangan partai populistis sayap kanan Freiheitliche Partei Österreichs/FPÖ (Partai Kebebasan Austria) dengan membentuk koalisi bersama Österreichische Volkspartei/ÖVP (Partai Rakyat Austria) pimpinan Kanselir Sebastian Kurz.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Austria telah memberlakukan UU yang mengatur tentang Islam pada 2015, yang menurut pengakuan pemerintah demi meningkatkan integrasi sekitar 600.000 umat Islam di Austria.

Dalam UU itu antara lain diatur bahwa para imam harus merupakan lulusan pendidikan di Austria dan mereka harus bisa berbicara dalam bahasa Jerman, bahasa utama di Austria.