Pemerintah Bayangan Myanmar Nyatakan Perang Melawan Junta Militer

Seorang pria menggunakan ketapel saat betrok dengan pasukan keamanan di Mandalay, Myanmar. Foto: Stringer/REUTERS

Pemerintahan bayangan di Myanmar menyatakan perang terhadap penguasa saat ini, junta militer.

Langkah tersebut adalah tindakan terkeras dari pemerintahan bayangan yang menamakan diri Pemerintahan Persatuan Nasional, sejak kudeta pada 1 Februari 2021. pengumuman disampaikan Presiden Pemerintahan Persatuan Nasional, Duwa Lashi La pada Selasa (7/9/2021).

"Dengan tanggung jawab untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat, Pemerintahan Nasional Gabungan meluncurkan perang pertahanan rakyat melawan junta militer," kata La seperti dikutip dari Reuters.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Indonesia, Sabtu (24/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Karena ini adalah revolusi publik, semua warga di Myanmar akan memberontak terhadap kekuasaan teroris militer yang dipimpin Min Aung Hlaing," sambung dia.

Kudeta pada awal 2021 ini, membawa Myanmar kembali ke rezim militer. Padahal selama kurang lebih sewindu kekuasaan di Myanmar mulai dijalankan sipil.

Puncaknya terjadi pada 2016 saat peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dilantik jadi kepala pemerintahan.

Setelah kudeta yang membuat kekuasaan kembali ke tangan militer, krisis terjadi di Myanmar. Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap militer.

Aksi kudeta mendapat kecaman dunia. Myanmar kini jatuh dalam krisis keamanan dan ekonomi. Bahkan akibat kudeta sejumlah LSM menyatakan, 1.000 warga sipil tewas karena melawan junta.