Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Negara-negara di dunia termasuk India masih terus dilanda gelombang baru lonjakan kasus COVID-19 . Masyarakat Indonesia pun semakin takut banyak imported case dan mempertanyakan apakah pemerintah perlu menutup penuh akses dari luar negeri.
ADVERTISEMENT
Pertanyaan ini kemudian ditanggapi oleh jubir Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan masyarakat tak perlu khawatir karena saat ini pemerintah masih menolak masuk WNA dari India.
Pembatasan masuk bagi WNA dari negara lain tentu juga akan dievaluasi.
"Pemerintah kita masih menerapkan pembatasan untuk WNA masuk ke Indonesia kecuali yang tertera di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 dan beberapa kondisi-kondisi lain. Khusus WN India atau WNA yang punya riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke India, tentunya visa berkunjung/visa menetap sementara, sementara tidak diberikan atau ditutup oleh imigrasi," kata Nadia dalam siaran pers virtual di YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (30/4).
"Nanti terkait negara-negara lain apa juga perlu [dilarang masuk RI], kita lihat [apakah] terjadi potensi peningkatan kasus akibat pelaku perjalanan luar negeri. Saya rasa kita akan evaluasi," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Nadia mengatakan, kunci cepat atau lambatnya laju penularan COVID-19 ada di negara masing-masing. Sehingga pemerintah RI juga akan mempertimbangkan izin masuk WN dari luar negeri termasuk negara tetangga, berdasarkan kondisi negara masing-masing.
Misalnya, Nadia menyadari Pakistan mulai ikut mengalami kenaikan kasus COVID-19 akibat lonjakan kasus di Inda. Oleh sebab itu, jika ada lonjakan kasus dari negara tetangga Indonesia, ini bisa menjadi alasan pemerintah RI menutup akses masuk dari negara itu.
"Jadi kalau negara neighboring kita terjadi peningkatan, ada kemungkinan seperti negara di Pakistan yang terjadi peningkatan kasus. Ini juga mungkin berpotensi untuk terjadi penundaan, ya, visa kunjungan dan lainnya [dari kita untuk mereka]," pungkasnya.