Pemerintah Cari Lahan untuk Desa di Lebak yang Hilang karena Bandang

7 Januari 2020 16:07 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko PMK Muhadjir Effendy dan pejabat lainnya usai rapat koordinasi penanggulangan banjir Jabodetabek-Banten di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy dan pejabat lainnya usai rapat koordinasi penanggulangan banjir Jabodetabek-Banten di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Kabupaten Lebak, Banten, menjadi wilayah terparah dalam bencana yang disebabkan hujan ekstrem. Di Kecamatan Lebak Gedong bahkan ada desa yang hilang karena tersapu banjir bandang.
ADVERTISEMENT
Terkait hal itu, Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah akan menyiapkan lahan baru untuk ditempati warga. Tapi, sebelum itu pemerintah akan mengecek sisa lahan yang bisa digunakan pascabencana.
"Masih dicarikan lahan (untuk relokasi). Jadi pada prinsipnya akan kita lihat seberapa persen lahan yang sekarang diterjang banjir bisa digunakan. Kalau tidak tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencarikan lahan. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Lebak siap untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan," kata Muhadjir di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri di Kemenko PMK Jakarta Pusat Selasa (7/1). Foto: Darin Atiandina/kumparan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan ada 6 kecamatan di Kabupaten Lebak yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Sebanyak 11.400 jiwa dari 2.914 KK terdampak bencana tersebut.
ADVERTISEMENT
"9 orang meninggal dunia, 30 jembatan rusak, 19 unit sekolah rusak, tingkat Paud, SD, SMP. 1.226 rumah terendam, 520 rusak ringan dan yang rusak berat, yang sampai hilang ini 1.310 rumah rusak berat," kata Andika.
Menko PMK Muhadjir Effendi saat sambangi posko pengungsian di Jati Asih, Bekasi. Foto: Irfan Adi Saputra
Andika mengatakan Pemprov Banten juga telah mengeluarkan status tanggap darurat hingga 14 Januari. Pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik dan pengungsian untuk wilayah terdampak. Meski begitu, ia mengingatkan agar warga tetap mewaspadai cuaca ekstrem yang masih akan melanda Banten.
"Kemudian kepala BMKG mewanti-wanti saya untuk berkoordinasi dengan kepala daerah lainnya di 3 hari ke depan, wilayah ekstrem atau cuaca ekstrem masuk di wilayah Banten," kata Andika.