Pemerintah Diminta Tak Kurangi Swab PCR Meski Ada Kebijakan Rapid Test Antigen

Satgas COVID-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 3 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam aturan itu, setiap pelaku perjalanan di dalam maupun dari luar negeri diminta menunjukkan syarat negatif corona dengan rapid tes antigen.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan dirinya mendukung upaya pemerintah menerapkan kebijakan itu sebagai upaya pencegahan dan tracing kasus corona.
"Kalau misalnya rapid antigen ini diajukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga penelusuran kita terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19, saya kira ini perlu didukung," kata Saleh, Senin (21/12).
"Apalagi migrasi orang dari kota ke desa atau desa ke kota dalam liburan ini itu bisa berdampak munculnya klaster-klaster baru ya pas liburan panjang. Jadi tentu kita dukung hal ini," lanjut dia.
Meski begitu, Plh Ketua Fraksi PAN DPR itu memberikan sejumlah catatan terhadap penerapan rapid tes antigen. Dia berharap pemerintah mengatur batas maksimal test agar tidak memberatkan masyarakat.
"Tetapi ada catatan pertama, kita berharap rapid tes antigen itu jangan memberatkan masyarakat karena itu pemerintah harus mengendalikan harganya sehingga tidak memberatkan. Jangan sampai orang karena ada rapid antigen itu malah justru tidak mau ikut antigen itu karena enggak sanggup bayar, misalnya. Artinya tetap enggak efektif," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah diharapkan tetap memaksimalkan test dengan swab PCR sebagai upaya penelusuran kasus. Menurutnya, apabila jumlah test swab PCR dikurangi akan bertentangan dengan kebijakan rapid test antigen.
"Kedua, kemarin itu kalau tidak salah ada pernyataan di salah seorang petinggi Satgas mengatakan tes swab PCR itu akan dikurangi. Nah, kalau itu dikurangi menurut saya itu malah justru bertentangan dengan ini yang rapid tes antigen ini,"ujarnya.
"Saya tetap juga PCR swab juga diketatkanlah yang akan ditesnya supaya ini beriringan sehingga kita bisa mengetahui peta penyebaran COVID di Indonesia dan kita mengetahui bagaimana situasinya dan bagaimana mengantisipasi," tandas Saleh.
