Pemerintah Dirikan Sekolah Rakyat, Partai PRIMA Harap Kemiskinan Diselesaikan

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono. Foto: Istimewa

Pengentasan kemiskinan menjadi salah program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kemiskinan ekstrem, Pemerintah menggunakan dua pendekatan, yakni melalui jalur pendidikan dengan mendirikan Sekolah Rakyat bagi anak-anak keluarga miskin dan melalui jalur ekonomi dengan membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah yang tepat. Ia meyakini dengan dua pendekatan itu kemiskinan akan dapat ditangani.

“Saya yakin, Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih ini akan menjadi instrumen utama dan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem ke depan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3).

Agus Jabo menjelaskan, pendirian Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan. Dengan program ini, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa mendapatkan hak dasarnya, yaitu pendidikan yang layak.

“Indonesia Emas 2045 ada di tangan mereka, maka dari itu, seluruh anak Indonesia harus sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak dan negara memfasilitasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Selain itu, 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

“Orang tua dengan pendidikan rendah, cenderung anaknya juga pendidikannya rendah, transmisi ini harus diputus,” tukas Agus Jabo.

Terkait Kopdes Merah Putih, Agus Jabo berharap program tersebut menjadi model utama pemberantasan kemiskinan di tingkatan desa. Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar kemiskinan ekstrem dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Ia juga membeberkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) jumlah masyarakat miskin di Indonesia saat ini mencapai 24 juta orang, dengan 3,17 juta di antaranya tergolong miskin ekstrem. Dari total tersebut, 39,92 persen penduduk miskin dan 46,26 persen miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian informal.

“Artinya, mereka yang bekerja di sektor pertanian informal ini adalah masyarakat yang berada di desa. Jadi, mudah-mudahan, koperasi desa ini bisa mendorong tumbuhnya perekonomian di desa sekaligus menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan di desa yang selama ini tidak selesai-selesai,” tutupnya. (LAN)