Pemerintah-DPR Sepakati Anggaran Rp 100,16 Triliun untuk Pulihkan Sumatera
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah bersama DPR menyepakati anggaran sebesar Rp 100,16 triliun untuk percepatan pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama tiga tahun ke depan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut telah disetujui di tingkat pemerintah dan mendapat dukungan DPR.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama 3 tahun,” kata Tito di kompleks DPR, Senin (25/5).
Tito menjelaskan, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi untuk periode 2026 hingga 2028.
“Untuk di tahun 2026 totalnya adalah Rp 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp 32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp 100,1 triliun,” ujarnya.
Ia menyebut, program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dijalankan melalui 11.512 kegiatan yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.
“Kemudian ada 11.512 kegiatan. Jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain, 11.512 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan,” tutur Tito.
Menurut Tito, pemerintah kini mulai memasuki tahap pemulihan permanen usai masa tanggap darurat dan transisi pascabencana.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon,” kata dia.
Ia mengatakan, pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian sementara,” ucap Tito.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui Bappenas.
“Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” kata Dasco.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan DPR membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
“Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar dia.