Pemerintah Harusnya Melek Data dan Fakta saat Terapkan New Normal

Sejumlah penumpang menggunakan masker dan duduk berjarak di dalam gerbong KRL Commuter Line, Stasiun Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Penerapan new normal yang dicanangkan pemerintah akan segera diterapkan di sejumlah wilayah. Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, seharusnya pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan new normal dengan melihat data kasus corona yang ada.

Bukhori menilai harusnya pemerintah tidak menerapkan new normal jika keputusan tersebut tak berpijak pada data kasus virus corona. Buktinya sekarang ini, kasus positif corona masih tinggi dan pemerintah masih ingin memberlakukan new normal.

"New normal itu, ketika diberlakukan, dengan basis atau dengan data, artinya pemerintah itu harus melek dengan data, harus melek dengan fakta," kata Bukhori saat dihubungi, Senin (1/6).

"Tetapi kalau new normal kemudian digeneralisasi lalu kemudian tanpa melihat, mempertimbangkan data, tanpa mempertimbangkan apakah penularan masih sangat tinggi atau tidak, saya kira itu merupakan tindakan yang tak sepatutnya," lanjut dia.

Selain itu, Bukhori juga menyebut seharusnya pemerintah terbuka kepada masyarakat soal data kasus corona di Indonesia. Sehingga, masyarakat juga dapat mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasi agar tak terkena virus corona.

"Saya kira dari awal saya termasuk yang concern mendorong pemerintah harus jujur terhadap apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Ini supaya masyarakat bisa mengambil sikap yang tepat," tuturnya.

Apabila pemerintah tak terbuka soal data, menurut politikus PKS itu, masyarakat pun enggan mengikuti seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf saat rapat kerja virtual Komisi VII bersama Kepala BNPB/ Gugus Tugas Covid 19 di Jakarta, Senin (6/4). Foto: Dok. DPR RI

"Masyarakat juga dikurung lama-lama juga bosan. Dia mengerti tetapi ketika pemerintah enggak konsisten, pemerintah tidak jujur dalam tanpa petik, artinya masyarakat tidak percaya dengan data-datanya itu," katanya.

"Itu yang membuat masyarakat menjadi tidak senang. Tapi kalau jujur apa pun yang ditetapkan, saya kira akan dihormati dan saya kira akan bisa masyarakat mengambil posisi yang tepat," pungkas Bukhori.

====

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.