Pemerintah Ingin Masyarakat Taat Protokol, Masker Ikut Dibagikan Bersama Bansos

Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait penyaluran dana bantuan. Foto: Humas Kemenko PMK

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat memakai masker. Solusi tengah dicari agar masyarakat taat pada protokol kesehatan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kampanye penggunaan masker itu kini terus digiatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya masker.

Untuk mensukseskan sosialisasi penggunaan masker tersebut, kata Muhadjir, nantinya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) stimulus pandemi COVID-19 akan disertai pula dengan pembagian masker.

Muhadjir menjelaskan, dalam menyediakan masker untuk kepentingan penyaluran bansos tersebut, pemerintah nantinya akan bekerja sama langsung dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Dalam penyaluran bansos disertai dengan kampanye protokol pencegahan covid dan penggunaan masker. Pada saat pemberian bansos diupayakan adanya pemberian masker," ujar Muhadjir saat memimpin rapat koordinasi bersama Mensos, Men- PDDT, dan Kepala BNPB di Kantor Kemenko PMK, Selasa (25/8).

Di samping menekankan pentingnya sosialisasi masker, di tengah rapat Muhadjir turut menekankan soal masih berjalannya upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Pemulihan tersebut, menurut Muhadjir dilakukan melalui berbagai skema bantuan sosial seperti bantuan program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), hingga bantuan tambahan beras.

Penyaluran bansos tunai di Kantor Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, (19/8). Foto: Kemensos RI

Muhadjir juga meminta agar penyaluran sejumlah skema bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kemendes PDTT untuk dapat segera disalurkan tepat waktu.

"Berbagai skema bantuan selesai disalurkan paling lambat November 2020, kecuali BST tetap ada bantuan di bulan Desember, guna stimulus di akhir tahun," kata dia.

Sementara terkait perkembangan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Muhadjir menuturkan setidaknya terdapat 550 Desa yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp 53 miliar untuk menyelesaikan penyaluran BLT-DD hingga Desember 2020.

Agar penyaluran bantuan itu tak merusak struktur anggaran Dana Desa, Muhadjir menyampaikan bahwa 550 desa yang masih kekurangan anggaran itu dapat menerima bantuan melalui BST yang berasal Kemensos.

"Agar seluruh BLT DD tetap salur hingga Desember 2020, sebanyak 550 desa tersebut dapat menerima bantuan melalui BST dari Kemensos," kata Muhadjir.

Hadir dalam rapat tersebut untuk membahas progres penyaluran bantuan sosial yakni Mensos Juliari Batubara, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BNPB Doni Monardo, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait.