Pemerintah Israel Beri Lampu Hijau Pembangunan Permukiman di Tepi Barat

Demonstran mengikuti protes mendukung warga Palestina di Gaza, ketika konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel, Senin (16/10/2023). Foto: Yosri Aljamal/REUTERS

Pemerintah Israel memberi persetujuan akhir untuk proyek pembangunan permukiman yang kontroversial di Tepi Barat. Dengan disetujui proyek ini, maka Tepi Barat akan dibagi menjadi dua, berpotensi besar mengubur harapan pendirian negara Palestina di masa depan.

Dikutip dari AP, Kamis (21/8), persetujuan akhir pemerintah Israel diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan yang juga mantan pemimpin permukim, Bezalel Smotrich. Ia mengatakan, persetujuan pembangunan permukiman itu merupakan teguran bagi Barat yang berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa minggu terakhir.

"Negara Palestina dihapus bukan hanya dengan slogan, tapi dengan tindakan," kata Smotrich pada Rabu (20/8).

"Setiap permukiman, setiap lingkungan, setiap perumahan adalah paku lain di peti mati gagasan yang berbahaya ini," lanjutnya.

Ada lebih dari 700 ribu permukim Israel yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Proyek pembangunan permukiman itu dinamakan proyek wilayah E1. Lokasi E1 sangat signifikan karena merupakan salah satu penghubung geografis terakhir antara kota-kota besar Tepi Barat yaitu Ramallah di utara dan Bethlehem di selatan.

Pembongkaran rumah oleh pasukan Israel di Hebron, Tepi Barat yang diduduki Israel, Selasa (25/10/2022). Foto: Mussa Qawasma/Reuters

Jarak kedua kota itu 22 kilometer. Namun, warga Palestina yang berpergian di antara dua kota itu harus mengambil jalan memutar yang lebar dan melewati beberapa pos pemeriksaan Israel, membuat perjalanan menghabiskan waktu berjam-jam. Diharapkan dengan terbentuknya negara Palestina di masa depan, wilayah itu akan menjadi penghubung langsung antarkota.

"Permukim E1 tidak punya tujuan lain selain menyabotase solusi politik," kata organisasi yang melacak perluasan pemukiman di Tepi Barat, Peace Now.

"Meskipun konsensus antara rekan-rekan kita di dunia adalah memperjuangkan perdamaian dan two-state solution, pemerintah yang telah lama kehilangan kepercayaan rakyat justru merusak kepentingan nasional, dan kita yang menanggung akibatnya," kata Peace Now lagi.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengatakan pembicaraan two-state solution bukanlah prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Donald Trump, dan ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab tentang bagaimana bentuk negara Palestina lainnya.

kumparan post embed

Jika prosesnya berjalan cepat, pekerjaan infrastruktur di E1 akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan dan pembangunan rumah akan dimulai sekitar satu tahun. Rencana itu mencakup pembangunan sekitar 3.500 apartemen yang akan bersebelahan dengan pemukiman Maale Adumim yang sudah ada.

Smotrich juga telah memberi persetujuan atas 350 rumah untuk pemukiman Ashael dekat Hebron.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina berdampingan dengan Israel dan bersumpah akan mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur yang dianeksasi, dan Jalur Gaza.

Pemerintah Israel saat ini didominasi oleh politisi religius dan ultranasionalis seperti Smotrich yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan permukiman. Kementerian Keuangan juga telah diberikan kewenangan setingkat kabinet atas kebijakan pemukiman dan berjanji akan menggandakan populasi pemukim di Tepi Barat.