Pemerintah Kirim DIM RUU PPP ke DPR, Baleg Targetkan Rampung Sebelum 15 April

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Pemerintah dan Baleg DPR melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi model UU dengan Omnibus Law.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada Baleg DPR. Ia mengatakan nantinya pembahasan DIM akan dibahas melalui panitia kerja (Panja).

"Tadi atas nama pemerintah memberikan DIM ke DPR dan dari seluruh materi itu kira-kira ada 210 DIM. Artinya tetap tidak ada perubahan sesuai dengan usulan DPR," kata Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Kamis (7/4).

"Kemudian ada sekitar 80 DIM yang merupakan perubahan-perubahan maupun usulan baru ataupun ada yang diusulkan untuk dihapuskan dan itu yang perlu dibahas di dalam mekanisme panja nanti. Dan ada beberapa yang tinggal redaksional," lanjutnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah berharap pembahasan RUU PPP dapat diselesaikan pada masa sidang ini. Ia menyebut pemerintah siap membahas di saat akhir pekan.

"Tentu pemerintah berharap bahwa pembahasan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah siap weekend-weekday," kata Ketum Golkar ini.

Baleg Targetkan RUU PPP Selesai Sebelum Reses

Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya sudah menerima DIM dari pemerintah. Ia menuturkan Baleg menargetkan pembahasan RUU PPP dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses yakni 15 April.

"Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang saya sampaikan, jadwal mungkin sudah dibagi kepada pemerintah juga nanti akan kita lanjutkan tadi. Kita berharap kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup kita upayakan," ucapnya.

Sebelum memulai pembahasan DIM, Supratman menambahkan setiap fraksi akan menunjuk beberapa anggota untuk masuk ke dalam panja.

"Kita akan meminta kesediaan teman-teman fraksi nanti untuk kita segera mungkin kirim panja dan kita segera mungkin melakukan pembahasan," ucap Supratman.