Pemerintah Militer Sudan Ingin Hukum Islam Tetap Jadi Dasar Negara
PerbesarPemerintahan sementara Sudan yang dikuasai militer menginginkan hukum Syariah Islam tetap menjadi dasar negara tersebut. Namun keputusan ini menuai protes dari kelompok oposisi yang mendesak pemerintahan segera diserahkan ke pihak sipil.
Komentar pemerintahan Dewan Transisi Militer (TMC) ini disampaikan setelah menerima draf konstitusi dari kelompok oposisi Deklarasi Kebebasan dan Kekuatan Perubahan (DFCF) pekan ini. TMC menerima draf tersebut, namun menyayangkan dihilangkannya hukum Syariah Islam di dalamnya.
Menurut TMC yang beranggotakan 10 orang, hukum dan norma Islam tetap akan menjadi landasan konstitusi Sudan.
"Pandangan kami bahwa Syariah Islam dan norma-norma lokal dan tradisi di Republik Sudan harus menjadi dasar legislasi," kata juru bicara TMC Shams al-Din Kabashi.
Sebanyak 97 persen dari 40 juta populasi Sudan adalah umat Islam, sisanya Kristen. Negara di Afrika Utara ini dihuni oleh warga dari keturunan Arab, Nubian, dan etnis Afrika lain.
DFCF mengecam pernyataan militer tersebut. Mereka khawatir hukum Islam hanya akan digunakan militer sebagai senjata memecah belah masyarakat seperti yang sebelumnya dilakukan Bashir.
"Isu seperti Syariah dan bahasa resmi negara, adalah senjata ideologi bekas rezim yang digunakan memecah rakyat. Muslim melawan non-Muslim, Arab melawan non-Arab. Ini hal yang berbahaya, dan kami tidak akan mengikuti permainan ini," kata Khalid Omar Yousef, anggota DFCF.
DFCF masih terus melakukan penolakan pemerintahan militer Sudan usai tergulingnya Bashir pada 11 April lalu. Memimpin selama 30 tahun, Bashir digulingkan militer setelah aksi besar masyarakat sejak Desember tahun lalu.
Di bulan Ramadhan ini, DFCF menyerukan pembangkangan sipil (civil disobedience) untuk menolak pemerintahan militer. "Kami menyerukan dan bersiap untuk pembangkangan sipil," kata Madani Abbas Madani, pemimpin DFCF, Rabu (8/5), dikutip Reuters.
Tidak disebutkan bentuk pembangkangan sipil seperti apa yang akan dilakukan. Namun sejauh ini DFCF telah melakukannya, seperti aksi mogok kerja, demonstrasi, aksi duduk, atau blokade jalanan dan rel kereta.