Pemerintah Pastikan Suntik Vaksin Corona ke 9,1 Juta Orang pada 2020

kumparanNEWSverified-green

comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto.
 Foto: Indra Fauzi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan telah mendapatkan komitmen vaksin corona dari 3 perusahaan. Mereka adalah Sinovac, Sinopharm, dan CanSino, semuanya dari China.

"Sinovac sendiri sudah memberikan komitmen untuk memberikan pada Indonesia kesempatan membeli vaksin dalam bentuk sudah jadi. Jadi bukan diproduksi di Bio Farma, sudah jadi. Sebanyak 2 kali pengiriman rencana awal di bulan November dikirim 1,5 juta vaksin kemudian di bulan Desember 1,5 juta vaksin," kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto dalam jumpa pers yang ditayangkan di Youtube Kemenkes, Senin (19/10).

Kata Yuri, kalau kita lihat karakteristikĀ vaksin Sinovac maka pembeliannya adalah dual use. Jadi satu orang disuntik 2 kali vaksin dasar, 14 hari kemudian disuntik lagi.

"Maka dua kali pengiriman jadi bisa untuk 1,5 juta orang," ucap dia.

Sementara untuk vaksin Sinopharm sudah memberikan komitmen untuk mengirimkan 15 juta dosis di bulan Desember. Artinya kalau untuk penyuntikan dua kali maka bisa digunakan untuk 7,5 juta orang.

"Lalu CanSino hanya sekali suntik karena platform beda. Antara Sinopharm dan Sinovac ini sama menggunakan virus yang tidak diaktifkan sementara CanSino format yang lain. Kesanggupannya adalah menyediakan 100 ribu dosis," urai Yuri.

Infografik Prioritas Penerima Vaksin Corona. Foto: kumparan

Sehingga kalau ditotal November dan Desember, Indonesia sudah mendapatkan kepastian vaksin untuk 9,1 juta orang. Kata Yuri, kepastian ketersediaan juga masih akan sangat tergantung emergency use yang akan digunakan oleh BPOM dan rekomendasi kehalalan dari Kemenag dan MUI

"Setidaknya minggu pertama November kita mendapatkan kepastian tentang keamanan dalam terminologi kita aman dari aspek manfaat yang dikeluarkan BPOM. Aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kemenag dan MUI," tutur Yuri.

Prioritas yang akan disuntik adalah tenaga kesehatan. Lalu petugas yang berhadapan langsung dengan publik seperti TNI/Polri. petugas pelabuhan hingga Satpol PP.