Pemerintah Percepat Digitalisasi DTSEN agar Kemiskinan Ekstrem Hilang di 2026

Konferensi pers Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pemerintah menegaskan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa keakuratan dan integrasi data itu akan memastikan program bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran.

"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi rakyat masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrem itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target kita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem maksimal 2026," ujar Cak Imin dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, Kamis (27/2).

Cak Imin menjelaskan, pemerintah juga berfokus pada keamanan dan pemutakhiran data melalui digitalisasi. Ia menyebut pemerintah akan memastikan bahwa pusat data nasional menjadi rumah yang aman dan terjamin.

Dia menuturkan, pada kuartal pertama, Kementerian Sosial telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan dijadikan dasar dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.

"Pada kuartal pertama kementerian sosial telah menyalurkan berbagai bantuan sosial baik itu PKH maupun bantuan-bantuan sosial lainnya yang juga akan kita gunakan sebagai ground checking, memastikan bahwa antara data tunggal sosial ekonomi dengan data penyaluran bantuan sosial melalui kementerian sosial," ucap dia.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Lebih jauh , Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti bahwa data yang valid sangat diperlukan untuk memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran.

"Kementerian Agama sangat berkepentingan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS. Kita ingin betul-betul menyaksikan bahwa masyarakat yang sangat miskin ini terdata dengan jelas. Ada 3,1 juta warga yang masuk kategori sangat miskin, dan jika zakat dikelola dengan baik, Insya Allah akan membantu penanganan kemiskinan secara signifikan," ujarnya.

Nasaruddin juga membandingkan sistem zakat di Indonesia dan Malaysia, yang menjadikan zakat sebagai faktor pengurang pajak. Ia mengusulkan adanya simulasi kebijakan agar pembayaran zakat dan pajak dapat berjalan optimal dan saling melengkapi. Ia menegaskan bahwa filantropi keagamaan, baik Islam maupun agama lain, harus dapat bersinergi dengan data tunggal ini tanpa mengurangi otonomi lembaga keagamaan.

"Nah kalau itu bisa disimulasikan di Indonesia atau seperti di negara lain, sehingga pembayar zakatnya maksimum dan juga pembayar pajaknya juga maksimum dan addresnya pun juga sama sesuai dengan yang dialamatkan tadi oleh BPS. Wah itu sinerginya luar biasa ini. Jadi bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat itu. Ini kami akan gagas terus," tandas dia.