'Pemerintah Seperti Kejar Tayang dalam Pembangunan Infrastruktur'

Diskusi Warung Daun. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Maraknya kegagalan dalam kontruksi pembangunan mendapatkan perhatian publik. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azman Asman Natawijaya menilai, kegagalan terjadi akibat adanya percepatan dalam pembangunan. Ia mengatakan pemerintah seperti sedang kejar tayang.

"(Kegagalan konstruksi) ini serius dan sangat luar biasa. Pemerintah menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan individu tetapi dibatasi dengan waktu dan dikejar dengan waktu untuk penyelesaian. Kami menganggap ini kejar tayang," kata Azman dalam diskusi bertajuk 'Proyek Infrastuktrur: Antara Percepatan dan Pertaruhan' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Azman mengatakan dalam melakukan percepatan pembangunan, pemerintah belum melakukan pengawasan yang baik. Menurutnya, SDM yang terbatas dipaksa menyelesaikan pembangunan dalam volume besar namun hanya dalam waktu yang singkat.

Kondisi ambruknya tiang girder di Tol Becak Ayu. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

"Oleh karena itu wajar terdapat minimum pengawasan menurun dengan volume (pembangunan) yang begitu besar tetapi waktu singkat dan SDM terbatas. Pekerja disuruh kerja 24 jam ini sudah di luar batas kemampuan manusia," ujarnya

Selain itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengkaitkannya dengan percepatan pembangunan dengan Pilpres 2019 mendatang. Ia mengatakan percepatan pembangunan ini diduga untuk mensukseskan pemerintah untuk memenangkan Pilpres.

"Jadi kaitannya (percepatan pembangunan) tidak bisa dilepaskan dari tahun 2019. Jadi dengan volume yang begitu besar untuk kesuksesan pemerintah untuk memenangkan pemilihan 2019 tidak bisa dinafikan ini fakta," kata dia.

"Jadi BUMN diminta bekerja 24 jam ini sudah di luar batas kemampuan manusia apalagi pengawasannya lemah. Kalau secara individu BUMN tetapi mana kala waktu yang dikejar ini menjadi masalah yang luar biasa," sambungnya.

Untuk itu, Azman mengatakan sepakat dengan adanya moratorium agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah prosedur yang berlaku, sehingga kecelakaan konstruksi tidak kembali terulang.

"Saya sepakat dengan adanya moratorium sampai pemerintah dapat menyelesaikan prosedur yang berlaku. Nyawa lebih mahal daripada infrastruktur," tutupnya.